Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 Desember 2018 | 09:42 WIB

Mensomasi Produsen Rokok

Todung Mulya Lubis Langgar Kode Etik Pejabat?

Selasa, 13 Maret 2018 | 09:20 WIB

Berita Terkait

Todung Mulya Lubis Langgar Kode Etik Pejabat?
(Foto: Istimewa)

Somasi yang dilayangkan Rohayani, seorang pecandu rokok, kepada PT Gudang Garam, Tbk dan PT Djarum belakangan memunculkan "isu lain" yang tak kalah menarik untuk disimak.

Bukan tentang materi somasi yang berisi tuntutan ganti rugi hingga mencapai Rp 1 triliun lebih. Melainkan, terkait posisi Todung Mulya Lubis (TML), salah satu advokat yang mendampingi Rohayani melakukan somasi terhadap kedua perusahaan rokok nasional itu.

Sejumlah pihak mempertanyakan posisi dan kapasitas TML yang, kita tahu, saat ini telah resmi menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Norwegia merangkap Islandia.

Bersama 16 duta besar yang lain, TML telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo dan mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara pada 20 Februari 2018 lalu.

Ada setidaknya dua pertanyaan publik yang mengemuka. Pertama, apakah seorang advokat yang telah dilantik menjadi pejabat negara c.q. duta besar masih dapat beracara mendampingi klien. Kedua, apakah dengan mendampingi klien melakukan somasi kepada pihak lain TML tidak melanggar kode etik pejabat negara?

Mari kita ulas satu persatu. Terkait pertanyaan pertama, aturan sebenarnya sudah sangat jelas. Yaitu, seorang pengacara atau advokat berhenti saat dia menjadi pejabat negara.Hal tersebut diatur tegas dalam UU Advokat No. 18 Tahun 2003, Pasal 3.

Kenapa demikian? Karena klausul pengaturan dalam pasal itu terkualifikasi sebagai syarat menjadi advokat. Dan, karena merupakan syarat, maka apabila ada salah satu klausul tidak terpenuhi, status seorang advokat akan gugurberdasar undang- undang.

Bunyi Pasal 3 antara lain menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (c) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.Dari norma ini,bisa kita pahami bahwa haram bagi pejabat negara memberikan jasa pelayanan sebagai advokat.

Karena ini merupakan syarat dan sangat vital, maka setiap organisasi advokat menjaganya dengan membuat peraturan yang mengikat bagi anggota. Misalnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), memiliki Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2015, Pasal 5 Ayat (2), yang mengatur tentang Syarat-syarat Menjadi Advokat.

Karena sumbernya adalah undang-undang, maka organisasi lain juga harus menerapkan ketentuan yang sama dengan menciptakan peraturan organisasi.

Bahkan lebih jauh, undang-undang ini mengatur Hak dan Kewajiban Advokat, di mana pada Pasal 20 Ayat (2) tegas dinyatakan: "Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya."

Selanjutnya, dinyatakan dalam Ayat (3): Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.

Melihat model pengaturan yang sangat jelas itu, maka pejabat negara tidak diperkenankan melakukan praktik-praktik kerja advokat. Muncul pertanyaan, apakah mendampingi klien dan melayangkan somasi untuk dan atas nama kepentingan klien yang telah memberikan kuasa merupakan bentuk-bentuk pelayanan jasa advokat?

Dalam Ketentuan Umum UU Advokat Pasal 1, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan: (1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Atas dasar itu, maka setelah menerima kuasa, tugas advokat adalah memberikan bantuan hukum sebaik-baiknya. Melayani konsultasi, memberikan pendampingan dan melayangkan surat peringatan (somasi) kepada pihak lain adalah merupakan bentuk pelayanan profesi advokat.

Melanggar Kode Etik Pejabat

Pertanyaan kedua, apakah yang dilakukan TML dengan mendampingi Rohayani mensomasi dua perusahaan rokok itu tidak melanggar kode etik pejabat negara?

Telah disampaikan di atas, TML adalah pejabat negara, sebagaimana yang bersangkutan telah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Dubes Norwegia merangkap Islandia pada tanggal 20 Februari 2018. Sementara, dalam rangka menjalankan tugas advokat, TML bersama tim telah melayangkan somasi pada pihak lain pada tanggal 19 Februari 2018.

Sangat mungkin saat itu TML telah mundur sebagai kuasa hukum.Akan tetapi, pada Jumat, 9 Maret 2018, di sebuah tempat di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan, yang bersangkutan mempertegas bahwa dirinya masih menjalankan fungsi dan tugas sebagai advokat. Yaitu dengan melakukan konferensi pers terkait dengan materi, serta langkah-langkah yang sudah ia lakukan untuk kepentingan klien.

Kita juga patut mencatat, TML baru secara konkret, efektif bekerja sebagai dubes,akan ditentukan oleh kapan yang bersangkutan menyerahkan credential letter dari Presiden RI kepada Kepala Negara di negara akreditasi (Norwegia dan Islandia).

Sangat lazim hal itu berlangsung cepat, mengingat tidak boleh terjadi kekosongan pejabat diplomatik, karena bisa menghambat peran dan fungsi yang sangat penting bagi negara. Dengan demikian, secara fatsun dan etik, seharusnya seluruh urusan lain ditanggalkan ketika sudah diambil sumpah oleh Presiden sebagai duta besar.

Dalam komunitas diplomatik, norma etika adalah payung tata aturan tertinggi dan sangat dijaga. Sebab, mereka adalah representasi langsung Kepala Negara dari sebuah bangsa. Karena itulah mereka diberikan hak imunitas di negara akreditasi.

Berdasarkan Permenlu No. 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Diplomat, yang dimaksud dengan Pelanggaran Kode Etik Diplomatik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan diplomat yang bertentangan dengan Kode Etik Diplomat.

Kode etik ini dimaksudkan untukmemberikan pedoman etika bagi diplomat dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak saat melakukan hubungan kedinasan maupun kemasyarakatan.

Secara gamblang, diplomat diminta menjaga etik dalam Pasal 6 poin (f), yaitu melaksanakan tugas yang berorientasi pada misi dan hasil kerja;dan poin (o) menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas.

Mengacu ketentuan di atas, maka Menteri Luar Negeri bisa memberikan Surat Keputusan Menteri sebagai sanksi moral jika ada laporan dengan bukti cukup dan diproses di sidang Dewan Kehormatan Profesi Diplomat, karena telah nyata terjadi Pelanggaran Kode Etik Diplomat yang dilakukan oleh TML.

Oleh: Maulana Sumarlin, S.H. (Aktivis Ikatan Sarjana Hukum Indonesia dan Ketua Bidang Hukum-HAM dan Penguatan Implementasi Nilai-nilai Pancasila PP GPII)

*) Tulisan di atas adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili lembaga

Komentar

x