Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 21 September 2018 | 10:07 WIB

Cegah Lelang Berkasus, Sri Mulyani Rangkul KPK

Oleh : M Fadil Djailani | Rabu, 14 Maret 2018 | 13:35 WIB

Berita Terkait

Cegah Lelang Berkasus, Sri Mulyani Rangkul KPK
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sangat mendukung adanya sinergi yang memudahkan lelang di pemerintahan. Namun prosedurnya harus steril dari korupsi.

Hal ini ia ungkapkan dalam penandatanganan Nota Kesepakatan Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Lelang, serta Nota Kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan, Rampasan Negara, dan Gratifikasi di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

"Saya menyambut baik harapan dan arahan dari Ketua KPK dan Ketua Jaksa Agung di dalam meningkatkan prestasi dan kinerja dari Direktorat Jenderal Negara dan khususnya dari Divisi Lelang kita," kata Sri Mulyani.

"Mengenai esensi dari MoU kita, terutama koordinasi, sinergi dan kolaborasi dari hulu hingga ke hilir dalam pelaksanaan lelang. Baik lelang aset yang terkait dengan tindak pidana dan aset lainnya maupun perlindungan hukum terhadap ASN pelelang," lanjut Sri Mulyani.

Acara penandatanganan tersebut juga sekaligus memperingati 110 tahun lelang di Indonesia yang bertema "Modernisasi lelang untuk Jual Beli yang Lebih Handal dan Tepercaya". Diluncurkan juga portal lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sebagai salah satu sarana yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan lelang dengan mekanisme jual beli yang aman, transparan, objektif, memiliki kepastian hukum dan kompetitif.

"Saya ingin menyampaikan selamat untuk memperingati 110 Tahun Lelang Indonesia. Usia yang panjang tentu tidak identik dengan makin menurunnya semangat tetapi seharusnya dengan banyaknya wisdom atau kebijaksanaan dan pengalaman yang bisa digunakan untuk terus-menerus memperbaiki jalannya Republik Indonesia,"kata Sri Mulyani.

Selain itu, disosialisasikan juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi dari Kejaksaan.[ipe]

Komentar

x