Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 16 Juli 2018 | 11:43 WIB
 

PPAD: Bekukan Transportasi Online Nakal

Oleh : - | Sabtu, 17 Maret 2018 | 21:35 WIB
PPAD: Bekukan Transportasi Online Nakal
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Di era milenial ini, pertumbuhan transportasi berbasiskan digital, maju pesat. Sayangnya, perlindungan dan terhadap pengendara (driver) sangat minim.

Kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/3/2018), Direktur Eksekutif Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD), Agus Rihat P Manalu, mengatakan hal itu.

Keberadaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang efektif berlaku mulai 1 November 2017, belum memberikan harapan. Khususnya nasib driver moda transportasi online, apakah roda dua ataupun empat.

"Kami di Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) menerima banyak pengaduan dari masyarakat baik itu dari para mitra rental aplikator transportasi online maupun dari para pekerja driver online langsung terkait dengan keresahan atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang mereka rasakan tanpa bisa berbuat apa-apa," papar Agus Rihat.

Dikatakan Agus Rihat, laporan tentang ketidakjelasan nasib driver transportasi online, cukup banyak. Misalnya, ketika mereka mengalami kecelakaan kerja, pihak perusahaan bisa dengan mudahnya lepas tangan.

"Ujung-ujungnya, mereka malah di-suspend oleh aplikator tanpa alasan yang jelas. Tanpa melakukan investigasi terlebih dahulu, serta tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Di mata hukum mereka tak punya ruang untuk membela diri," papar Agus Rihat.

Belum lagi aturan komisi atau fee yang condong merugikan pekerja transportasi online, seharusnya tidak bisa didiamkan. Dalam hal ini perlu peran pemerintah. Dalam hal ini, lintas setoral seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi.

"Para driver online ini juga merupakan pekerja yang harus dilindungi oleh Negara, jangan dengan mengatakan mereka sebagai mitra Aplikator lalu mereka dianggap sebagai pengusaha, sehingga hak-hak mereka sebagai pekerja dikesampingkan dan Aplikator lepas tangan dari kewajiban pemenuhan hak-hak pekerja. Masa sih rakyat dibodohi dengan cara begitu dan Negara melakukan pembiaran," tegas Agus Rihat.

Untuk itu, kata Agus Rihat, PAPD mendesak Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara untuk berani membekukan aplikasi transportasi online yang menelantarkan pekerjanya. Hal itu potensial menimbulkan keresahan di masyarakat yang dikhawatirkan memicu konflik.

Sebagai contoh, sering terjadi keributan antara para driver online dengan supir angkutan umum konvensional, atau tukang ojek pangkalan di berbagai daerah. "Harusnya negara hadir dalam menengahinya. Ke depan buat aturan hukum yang jelas dan tegas transportasi online. Jangan juga kesejahteraan pekerjanya diabaikan," tutur Agus Rihat.

Kata dia, Menkominfo Rudiantara harus berani men-suspend atau membekukan aplikator transportasi online nakal guna meredakan tensi tinggi. Tujuannya jelas, agar polemik transportasi online yang tak kunjung usai, bisa sedikit mereda. "Lalu didorong lahirnya payung hukum yang mengatur dan melindungi seluruh driver online tanpa terkecuali," pungkasnya. [tar]

Komentar

x