Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 14 Desember 2018 | 16:23 WIB

DPR Dukung BPH Migas Sukseskan BBM Satu Harga

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 19 Maret 2018 | 17:30 WIB

Berita Terkait

DPR Dukung BPH Migas Sukseskan BBM Satu Harga
Ketua DPR, Bambang Soesatyo - (Foto: inilahcom/Didik Setiawan)

INILAHCOM, Jakarta - Kebijakan BBM Satu Harga yang digagas Presiden Jokowi mendapat dukungan parlemen. Karena mendorong keadilan sektor energi di daerah terdepan, terluar dan tertinggal.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo, menjanjikan parlemen siap membantu BPH Migas dalam menyukseskan program tersebut.

Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR ini menjelaskan, hingga kini, Program BBM Satu Harga sudah terealisasi di 59. Pemerintah, menargetkan 73 titik hingga akhir 2018. Terdiri dari 67 titik menjadi tanggung jawab PT Pertamina (Persero) dan 6 titik menjadi tanggung jawab swasta.

Meski begitu, Bamsoet memahami bahwa mewujudkan BBM Satu bukanlah perkara mudah bagi BPH Migas selaku penanggung jawab sektor hilir minyak dan gas bumi (migas).

"Namun, saya yakin bahwa program BBM Satu Harga bisa terealisasi di berbagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal," kata Bamsoet saat menerima Komite BPH Migas yang dipimpin Fanshurullah Asa di raung kerjanya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/3/2018).

"Saya sangat optimis, pemerintah bisa memenuhi target 73 titik Program BBM Satu Harga. DPR siap menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat, PT Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat hukum agar berbagai masalah teknis dalam mewujudkan BBM Satu Harga bisa terselesaikan secara cepat dan cermat," janji Bamsoet.

Bamsoet berharap, pemerintah dapat mempermudah perizinan bagi sub penyalur BBM. Kehadiran sub penyalur, menurutnya, bisa menghilangkan pengecer ilegal yang acapkali menaikan harga BBM, seenaknya.

Sub penyalur, menurut Bamsoet, bisa sekaligus menjadi jalan keluar menjangkau jaringan SPBU di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan investasi yang lebih terjangkau. "Kehadiran sub penyalur menjadi terobosan yang bagus. Terlebih ini terbuka bagi koperasi maupun badan usaha desa. Tinggal bagaimana pengawasannya agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan," kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III ini, menyampaikan, DPR dan BPH Migas akan mempelajari, apakah kehadiran sub penyalur bisa memanfaatkan program Dana Desa. Untuk membangun sub penyalur, investasi yang dibutuhkan sekitar Rp50 juta-Rp100 juta. Sangat jauh lebih murah ketimbang modal mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang bisa mencapai Rp20 miliar.

"Program 1 miliar per desa dimaksudkan untuk merangsang dan membantu perekonomian di desa. Jika hasil musyawarah di Bumdes memungkinkan pembentukan Sub Penyalur melalui alokasi Dana Desa, kenapa tidak?" papar Bamsoet.

"Minimal satu desa ada satu sub penyalur BBM. Akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di pedesaan menjangkau BBM Satu Harga," imbuhnya.

Dalam pertemuan ini, Bamsoet juga meminta BPH Migas menindak tegas SPBU yang nakal yang kerap memainkan harga. Jangan sampai, biaya operasional Pertamina yang melonjak menjadi Rp3 triliun dalam menjalankan program BBM Satu Harga, malah dimanfaatkan SPBU nakal, maupun penimbun BBM.

"BPH Migas harus memastikan SPBU tidak nakal ketika menjual BBM Satu Harga. Operasi di lapangan harus secara rutin dilakukan. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ragu memberikan sanksi. DPR siap berdiri bersama BPH Migas menindak pihak tak bertanggung jawab yang dapat merusak program BBM Satu Harga," kata Bamsoet. [ipe]

Komentar

x