Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Oktober 2018 | 06:46 WIB

Kabar Kurang Enak di Pembangkit Listrik Batubara

Senin, 26 Maret 2018 | 01:09 WIB

Berita Terkait

Kabar Kurang Enak di Pembangkit Listrik Batubara
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara masuk tren menurun dalam beberapa tahun ini.

"Penurunan konstruksi sejumlah pembangkit listrik tenaga batu bara dan percepatan pensiun sejumlah proyek lama adalah berita baik untuk kesehatan masyarakat," kata Juru Kampanye Senior Greenpeace, Lauri Mylllyvirta di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Kata Lauri, berita baik itu karena polusi dari pembangkit listrik tenaga batubara setidaknya bertanggung jawab atas banyak kematian dini global tiap tahun.

Berdasarkan laporan Greenpeace bersama-sama The Sierra Club dan Coalswarm, jumlah pembangkit setrum batubara baru masuk tahap konstruksi di dunia, turun hingga 73% sepanjang 2015 hingga 2017.

Secara global, kampanye penghapusan pengunaan batu bara mulai meraih momentum, dengan dukungan komitmen dari 34 negara dan entitas sub-nasional.

Pada 2017, hanya tujuh negara yang memprakarsai konstruksi pembangunan pembangkit batu bara baru pada lebih dari satu lokasi. "Meskipun tingkat konstruksi pembangkit baru sudah melambat, keadaan kapasitas berlebih tetap melanda China, India, dan Indonesia, dan bahkan memburuk, akibat rencana pembangunan pembangkit tenaga batu bara terus dilanjutkan di negara-negara tersebut," kata Lauri.

Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI), memperkirakan, puluhan perusahaan batubara skala kecil siap-siap gulung tikar, menyusul ketentuan harga jual batubara untuk pembangkit listrik yang di bawah biaya produksi.

Dengan kata lain, industri batubara itu harus menjual dengan harga merugi. "Pada prinsipnya, APBI mematuhi keputusan pemerintah dan menjalankan amanat Kepmen ESDM," papar Ketua Umum APBI, Hendra Sinadia.

"Beberapa keluhan dari pengusaha juga sudah diakomodasi dengan baik oleh pemerintah, misalnya soal berlaku surut Januari 2018 yang akhirnya direvisi. Namun, dalam perjalanannya, ada imbas lain dari keberadaan kepmen ini yang perlu dicermati, dalam hal ini adalah kelanjutan nasib penambang-penambang kecil," lanjut Hendra.

Yang dimaksud APBI itu apalagi kalau bukan Keputusan Menteri ESDM Ignatius Jonan, Nomor 1395K/30/MEM/2018 tentang Harga Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Dalam beleid ini disebutkan bahwa harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik kepentingan umum sebesar US$70 per metrik ton.

Sebelumnya, pemerintah dan kalangan pengusaha dinilai perlu mencari solusi bersama dalam mengatasi ketentuan harga batubara karena komoditas tersebut, masih sangat dibutuhkan dalam sektor kelistrikan nasional.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha sudah meminta pemerintah dan pengusaha bisa duduk bersama kembali mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak.

"Tantangannya saat ini adalah nilai atau harga ekspornya tinggi sekali, sedangkan harga domestik ditekan murah agar tidak menjadi faktor yang menambahkan tarif bagi PLN," kata Satya.

Karena itu, ujar dia, pemerintah juga diharapkan bisa menetapkan harga acuan batu bara yang bisa menjadi referensi agar tidak terjadi kebingungan khususnya bagi kalangan pengusaha.

Politisi Partai Golkar itu mengutarakan harapannya agar para pemilik perusahaan batu bara dapat menjual komoditas tersebut kepada pasar domestik terlebih dahulu sebelum diekspor.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga akhir 2017, porsi batu bara dalam bauran energi pembangkit listrik tercatat 57,22%. [tar]

Komentar

x