Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 Juni 2018 | 20:08 WIB
 

Utang Rp7.000 Triliun Ketidakadilan Antargenerasi

Oleh : Ahluwalia | Senin, 26 Maret 2018 | 06:01 WIB
Utang Rp7.000 Triliun Ketidakadilan Antargenerasi
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Indonesia ternyata negeri yang "sangat kaya" dengan utang, selain kaya sumber daya alam. Beban utangnya lebih dari Rp7.000 triliun. Indonesia era Presiden Jokowi mau ke mana dengan utang sebanyak itu?

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat total utang hingga saat ini sudah mencapai lebih dari Rp7.000 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan swasta.

Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, utang pemerintah dilakukan untuk membiayai defisit anggaran. Sedangkan utang swasta didominasi oleh korporasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam APBN 2018 menyatakan, total utang Pemerintah hanya mencapai Rp 4.772 triliun. Namun jika menelisik data out-standing Surat Berharga Negara (SBN) posisi September 2017 sudah mencapai Rp3.128 triliun dan posisi utang Luar Negeri Pemerintah 2017 telah mencapai US$177 miliar atau Rp2.389 triliun (kurs Rp13.500).

Selanjutnya, untuk utang luar negeri swasta tahun 2017 telah tembus sebesar US$172 miliar atau sekitar Rp2.322 triliun (kurs Rp13.500).

Selain itu, untuk utang pemerintah saja, memang terus meningkat tajam sejak 2015 lalu. Di mana, peningkatan utang diklaim untuk membiayai kebutuhan belanja pembangunan infrastruktur yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah.

"Utang pemerintah melonjak dari Rp3.165,13 triliun (2015) menjadi Rp3.466,96 triliun (2017). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 pada Februari menembus angka Rp4.034, 8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai 4.772 triliun," tukasnya.

Posisi utang pemerintah terus meningkat secara agresif sejak 2015. Peningkatan utang seiring kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja Pemerintahan Jokowi.

Utang pemerintah melonjak dari Rp3.165 triliun (2015) menjadi Rp3.466, triliun (2017). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018-Februari menembus angka Rp 4.034, 8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun.

Bahkan, kata Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Riza Annisa Pujarama, sebenarnya total utang negara Indonesia telah mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun. Angka tersebut gabungan dari utang pemerintah dan swasta.

Utang pemerintah tersebut ditujukan untuk membiayai defisit anggaran, sementara utang swasta berasal dari korporasi swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

Kementerian Keuangan dalam APBN 2018 menyatakan total utang pemerintah mencapai Rp 4.772 triliun. Namun, jika menelisik data out-standing Surat Berharga Negara (SBN) posisi September 2017 sudah mencapai Rp 3.128 triliun, terdiri SBN denominasi rupiah sebanyak Rp2.279 triliun, dan dalam denominasi valas Rp 849 triliun. Sementara, utang swasta tahun 2017 telah mencapai sekitar Rp 2.389 triliun.

Riza menyebut, terdapat dua indikator utang yang biasanya dipakai pemerintah, yaitu rasio keseimbangan premier terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB. Rasio keseimbangan premier terhadap PDB pada APBN 2017 mengalami minus 1,31 persen.

Hal ini menunjukkan cash flow pemerintah justru semakin tekor ketika menambah utang. Akibatnya, untuk membayar bunga dan cicilan utang terus ditopang oleh utang baru.

Dalam hal ini, Ekonom FE UI Faisal Basri melihat, saat ini pemerintah terlalu mengobral utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung dikuasai oleh pihak asing dalam mata uang asing.

"SBN dikuasai asing enggak apa-apa, kalau enggak ada gejolak. Yang menjajah kita sekarang pasar dan pasar itu sekarang gonjang-ganjing. Tolong jujur dikit aja, makin lama makin eneg kalau lihatnya enggak jujur (pemerintah), Indonesia makin obral utang," ucapnya.

Faisal merasakan, ada kehawatiran jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, lantaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar. Terlebih di saat pasar mengalami gejolak, dikhawatirkan investor asing keluar dari kepemilikan SBN.

"Kalau saran saya, lebih baik perbanyak utang dengan bank dunia, seperti ADB, Jepang, itu jaminan lebih efektif. Tapi kita enggak bisa merdeka, enggak bisa suka-suka pakai anggaran, enggak bisa cawe-cawe," kata Faisal.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga akhir Februari 2018, utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan SBN yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN sekitar Rp 2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp 897,78 triliun atau 18,11 persen.

Harus diakui, kondisi utang di pemerintahan Jokowi melebihi utang-utang dari presiden sebelumnya. Meski rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam batas yang diizinkan oleh UU, tapi rasio utang terhadap PBD trennya meningkat dari 25 persen (tahun 2014) menjadi 29,2 persen (2017).

Padahal periode sebelumnya, rasio tersebut berhasil turun signifikan dari angka 57 persen (2004) menjadi 25 persen (2014).

Dengan beban utang Rp7000 triliun, Indonesia mau ke mana? Bagaimanapun isu utang terkait erat dengan isu keadilan antar generasi. Siapa yang berutang, siapa yang menanggung bebannya?

Sejauh ini, ada anggapan, yang berhutang zaman old (penguasa lama), namun yang bayar adalah generasi zaman now (sekarang).

Akibatnya, generasi mendatang merasa tidak berhak punya warisan ekonomi yang lebih baik dan itulah kemunduran ekonomi yang mencemaskan karena berimplikasi sosial dan politik yang mendalam, yang bisa membikin masa depan menjadi suram. (berbagai sumber) [jin]

Komentar

 
x