Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 28 Mei 2018 | 02:30 WIB
 

Industri Batubara Jangan Cengeng, Harga Masih Oke

Oleh : - | Senin, 26 Maret 2018 | 18:45 WIB
Industri Batubara Jangan Cengeng, Harga Masih Oke
Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron - (Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron, menegaskan, harga batubara pembangkit listrik kepentingan umum masih memberikan keuntungan bagi industri.

Dirinya mengaku heran dengan pernyataan Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) yang menyebut harga batubara pembangkit listrik kepentingan umum (Domestic Market Orientation/DMO) masih di bawah biaya produksi. Artinya, industri harus menjual rugi batubara DMO.

"Sebenarnya tidak rendah juga kalau tidak dibandingkan dengan harga saat ini. Kan sudah naik tinggi jika dibandingkan harga sebelumnya," papar Herman di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Batubara DMO, kata politisi Demokrat ini, memang harus diatur. Harus ada harga khusus. Kalau pengaturan hanya sebatas jumlah saja, tidak menjawab persoalan rakyat. Bahwa, tarif listrik harus dijaga negara demi kepentingan rakyat. "DMO itu kan untuk rakyat, hajat hidup orang banyak. Jadi merupakan komitmen pemerintah terhadap kepentingan rakyat banyak," paparnya.

Sebelumnya, Ketua Umum APBI, Hendra Sinadia mengatakan, industri batubara kecil terancam gulung tikar. Alasannya, aturan harga batubara untuk pembangkit listrik kepentingan umum, di bawah biaya produksi.

"Pada prinsipnya, APBI mematuhi keputusan pemerintah dan menjalankan amanat Kepmen ESDM. Beberapa keluhan dari pengusaha juga sudah diakomodasi dengan baik oleh pemerintah misalnya soal berlaku surut Januari 2018, yang akhirnya direvisi," kata Hendra Sinadia di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

"Namun, dalam perjalanannya, ada imbas lain dari keberadaan kepmen ini yang perlu dicermati, dalam hal ini adalah kelanjutan nasib penambang-penambang kecil," papar Hendra.

Mengacu Keputusan Menteri ESDM Ignatius Jonan Nomor 1395K/30/MEM/2018 tentang Harga Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, disebutkan, harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik kepentingan umum ditetapkan US$70 per metrik ton.

"Harga acuan 70 dolar per ton itu untuk kalori 6.322. Sementara batubara yang diserap oleh pembangkit listrik umumnya di kisaran 4.000-5.000 kalori dan batubara, yang diproduksi penambang kecil, banyak di bawah itu. Harga jualnya sekitar 30-40 dolar per ton dan termurah bahkan ada 17 dolar per ton. Ini tentunya di bawah biaya produksi," kata Hendra.

Menurut dia, bagi perusahaan batubara skala besar, harga itu masih bisa ditutupi dari pendapatan ekspor. "Bagi perusahaan besar, secara kumulatif mungkin tidak rugi atau hanya margin keuntungannya yang berkurang, karena tertutupi pendapatan ekspor," katanya.

Namun, lanjutnya, bagi perusahaan kecil, umumnya memproduksi batubara dengan kalori rendah dan sepenuhnya dijual kepada PLN. "Kalau untuk ekspor pastinya kurang laku. Jadi mau tak mau mereka jual ke PLN," katanya.

Menurut Hendra, jumlah pasokan batubara dari penambang kecil ke PLN memang tidak banyak jika dibandingkan total produksi nasional, namun pastinya mencapai jutaan ton. "Pasokan ini berasal dari penambang-penambang kecil yang jumlahnya mungkin puluhan dan terbanyak ada di Sumatera," kata Hendra.

Ia mengkhawatirkan jika dibiarkan, maka penambang kecil yang terpaksa jual rugi ke PLN itu, akhirnya menghentikan kegiatannya. Dampaknya, tidak saja mengurangi pasokan untuk PLN, namun juga mesti dicermati adalah dampak lanjutannya. "Berapa banyak orang yang akan kehilangan mata pencahariannya, dan tentunya pendapatan daerah setempat juga akan terdampak," kata Hendra.

Menurut Hendra, saat ini, belum ada solusi bagi penambang kecil tersebut. Namun, masalah itu setidaknya bisa diatasi jika ada kebijakan yang bersifat antarbisnis (business to business/BtoB) dari PLN dengan perusahaan bersangkutan. "Ya, barangkali PLN bisa menaikkan sedikit harga beli batubara kalori rendah tersebut, toh itu juga tidak akan merugikan PLN," kata Hendra.

Ia menambahkan, saat harga batubara dunia mengalami kejatuhan dua tahun lalu, para pengusaha memang mampu bertahan, karena masih memiliki harapan bahwa satu saat harga akan membaik dan terbukti harga memang berangsur membaik. "Namun, dengan adanya kepmen ini kan harga tidak bisa diubah, karena kepmen berlaku selama dua tahun. Saya tidak tahu apakah mereka bisa bertahan selama dua tahun itu," kata Hendra.

Hendra juga mengungkapkan sebenarnya perusahaan tambang besar yang eksportir juga dibayangi masalah cukup besar, yakni soal kewajiban penggunaan kapal dan asuransi nasional sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.

Dalam beleid, yang akan efektif pada April 2018 itu pemerintah mewajibkan kegiatan ekspor komoditas minyak kelapa sawit, batubara, dan beras menggunakan angkutan laut perusahaan lokal dan asuransi nasional. "Kebutuhan kapal untuk batubara sekitar 3.800 unit, sementara kapal nasional, yang tersedia hanya 72 unit. Tentu, ini akan menyulitkan kegiatan ekspor kami," katanya. [tar]


Komentar

 
x