Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 13 Desember 2018 | 03:20 WIB

Gaduh Transportasi Online Tak Perlu Revisi UU LLAJ

Oleh : Indra Hendriana | Kamis, 29 Maret 2018 | 14:15 WIB

Berita Terkait

Gaduh Transportasi Online Tak Perlu Revisi UU LLAJ
Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Untuk mengatasi kekisruhan transportasi online, pemerintah tak perlu merevisi UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Saat ini, pemerintah telah menerbitkan, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Di mana, UU 22 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjawab sejumlah pertanyaan soal transportasi online.

"Kalau saya melihatnya gini ya UU itu kan sudah cukup memberikan petunjuk kepada Pemerintah mengenai bagaimana menangani dan mengelola jenis-jenis angkutan baru baik di dalam trayek maupun diluar trayek," kata Danang

Menurut Danang, Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 subtansinya adalah untuk menjamin keselamatan untuk driver ojek online begitupula penumpangnya. Mengingat, angka kecelakaan pada motor dijalan masih cukup tinggi.

"Aturan operasional terutama PM 108 itu sudah merefleksikan itu kan kalau bicara ojek sepeda motor jelas dalam UU bahwa sepeda motor bahwa eksposurnya kepada keselamatan tidak dimungkinkan sepeda motor menjadi angkutan umum," tutur dia.

Danang berpandangan, apabila masih ada pihak yang mengeluh soal peraturan soal transportasi online. Seharusnya, kata dia, penerbitan Permenhub 108 harus lebih diatur untuk menyesuaikan kondisi saat ini. "Ini kan memang kalau dilihat Permen (Permenhub 108)bisa saja di review kalau itu memang belum cukup," ujar dia.

Kendati begitu, Danang menyatakan, dalam penerapan Permenhub 108, Pemerintah Daerah (Pemda) harus mendukung penuh langkah dari Pemerintah Pusat dalam menerapkan kebijakan tersebut.

"Kalau daerah tak siap mestinya pemerintah dala. hal ini Kemenhub memberikan pendampingan teknis kepada daerah yamg sulit bisa menyusun kuota, sulit melakukan tracking terhadap wilayah operasi dari angkutan online," tutup dia. [ipe]

Komentar

x