Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 Juli 2018 | 09:10 WIB
 

Ada LSM Ganggu Investasi, Pemerintah Perlu Tegas

Oleh : - | Senin, 2 April 2018 | 05:29 WIB
Ada LSM Ganggu Investasi, Pemerintah Perlu Tegas
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah diminta tegas terhadap LSM asing yang acapkali menghalangi investasi di Indonesia. Khususnya di sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Demikian kesimpulan pendapat Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Yanto Santosa, serta Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adinegara di Jakarta, Minggu (1/4/2018).

"Persoalan LSM itu harus ada ketegasan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Bagi LSM yang terindikasi mengganggu investasi harus ada teguran dan sanksi," ujar Bhima mengomentari adanya LSM asing yang melakukan intervensi pengelolaan hutan di Papua.

Pemerintah pusat bersama pemda harus memiliki pandangan yang sama terkait soal investasi. Artinya apapun yang dinilai menghambat investasi harus bisa diselesaikan antara pemerintah pusat dengan pemda. "Papua ini banyak potensi yang bisa menarik investasi. Apalagi sekarang sudah ada jalan
trans papua," kata Bhima.

Jadi, lanjut Bhima, hambatan investasi yang disebabkan keberadaan LSM tersebut harus bisa diselesaikan pemda kalau ingin investasi masuk ke Papua. "Hambatan-hambatan itu disisir dan pemda jadi panglimanya. Kalau pemerintah pusat tugasnya hanya marketing saja, sebab kalau nanti ada investor datang, dealnya dengan pemda," kata Bhima.

Yanto Santosa menegaskan, LSM apalagi asing, tidak boleh melakukan intervensi apapun terhadap pengelolaan hutan di Indonesia, termasuk di antaranya di Papua. "Tidak ada kewajiban pemerintah maupun pengusaha mendengarkan Greenpeace. Karena sebetulnya acuannya adalah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) provinsi," ujar Yanto.

Lantaran acuannya adalah RTRW Provinsi, lanjut Yanto, maka hutan produksi bisa dialihfungsikan menjadi fungsi lain di luar fungsi kehutanan. Pengalihan fungsi tersebut, tentu saja, harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur undang-undang.

Namun demikian, perlakukan pembangunan kehutanan di Papua berbeda dengan yang ada di luar Papua. Di Papua, kata Yanto, masyarakatnya menganggap tanah dan hutan itu milik adat. "Zaman dulu pun ketika pemerintah memberikan HPH (hak pengelolaan hutan) harus ada urusan dengan adat. Walaupun negara sudah memberikan SK (Surat Keputusan) HPH atau hutan untuk produksi, tetap saja harus berurusan dengan adat,"
kata Yanto.

Jadi, kata Yanto, LSM tidak memiliki hak sama sekali terhadap pengelolaan hutan di Papua. "Semua itu harus dikembalikan ke RTRW.Kalau dalam petanya itu masuk hutan produksi maka bisa dibuat HPH (Hak Pengelolaan Hutan), dibuat HTI (Hutan Tanaman Industri) atau bisa dibuat apapun juga selama mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan," kata dia.

Menurut Yanto, apabila ada LSM yang menghalangi investasi di Papua atau wilayah NKRI, pemerintah sebaiknya menegur bahkan memproses hukum saja. "Kalau ada pihak-pihak yang melarang, menghalangi, menghambat investasi, ya tinggal diproses hukum saja. Investasi ini kan membangun negara. Kita kan negara hukum. Apalagi sekarang ini kan pemerintahan
Jokowi sedang giat-giatnya menggenjot investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.

Firman berpendapat, pemerintah harus bersikap tegas terhadap adanya LSM Greenpeace yang melakukan intervensi terhadap pengelolaan hutan di Papua. "Dari dulu sudah saya katakan, pemerintah harus tegas. Karena itu sudah menginjak-injak kedaulatan negara kita. Karena hanya pemerintah yang boleh mengatur negara ini," kata Firman.

Dalam UU Kehutanan, kata Firman, hutan bisa dijadikan fungsi ekologis, sosial, maupun ekonomi. Ketiga fungsi tersebut harus berjalan seimbang. Apalagi kalau dilihat, ekonomi di Papua masih terbelakang. Karena itu tak ada salahnya apabila hutan di Papua dialihfungsikan pada kegiatan yang sifatnya terkait dengan ekonomi. "Nah agar perekonomian berjalan kan harus ada investasi," kata Firman.[tar]

Komentar

Embed Widget

x