Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 22 September 2018 | 15:12 WIB

DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Penambang Ilegal

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 2 April 2018 | 17:55 WIB

Berita Terkait

DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Penambang Ilegal
Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron - (Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron meminta pemerintah serius membenahi aktivitas pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang berpotensi menyalahi aturan.

Kata Herman, selain pengawasan, penegakan hukum dan penerapan regulasi perizinan juga harus ditingkatkan. Untuk mencegah penambangan ilegal. "Sesuai dengan tugas kedewanan, tentu hal semacam ini dalam pengawasan kami, apalagi terkait perizinan. Kalau melanggar aturan kami akan minta pihak berwenang menindaknya," ujar Herman di Jakarta, Senin (2/4/2018).

Kata politisi Partai Demokrat ini, Komisi VII dan pemerintah sudah bersepakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengolahan minerba di tanah air. "Kami sudah membentuk Panja Pengawasan Minerba. Kami bahkan sudah membentuk tim investigasi gabungan bersama Kementrian ESDM dan Kementerian LHK, untuk mengawasi seluruh aktivitas pengolahan minerba," terang Herman.

Herman menambahkan, selain pemerintah pusat, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan termasuk pemberian sanksi. Sesuai dengan tupoksi yang diatur UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, pengawasan menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. "Sanksi atas pelanggaran hukum tergantung kadarnya, bisa peringatan, pencabutan izin, dan pidana/denda," tegas Herman.

Indikasi penambangan minerba di daerah kembali ramai dipergunjingkan. Salah satunya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Diduga, praktik melawan undang-undang ini dilakukan salah satu perusahaan pemegang Usaha Pertambangan (IUP) Batuan, PT Babarina Putra Sulung. Yang beroperasi di Babarina, Desa Muara Lapao pao, Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan data Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, IUP Batuan atas nama PT Babarina Putra Sulung tersebut diterbitkan pada 9 Januari 2018, bernomor 08/DPM-PTSP/ I / 2018. Secara administrasi, perusahaan tersebut hanya mengantongi izin pengolahan batuan, Namun dalam kenyataannya, perusahaan tersebut mengolah mineral berupa ore nikel.

Modusnya, perusahaan melakukan pemuatan tanah urukan ke kapal tongkang untuk dijual ke PT Waja Inti Lestari (WIL). Sepanjang lokasi PT WIL tongkang tersebut dibuatkan berita acara verifikasi oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra.

Serta izin berlayar kapal tongkang dari Syabandar Kolaka untuk dijual kepada Perusahaan pemilik smelter di Morowali. Ironisnya, aktivitas tersebut terus berlangsung hingga saat ini, tanpa adanya pengawasan atau penindakan dari pihak Kementrian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, syahbandar Kolaka, maupun Polda setempat.

Kuat dugaan, aktivitas tersebut mengandung illegal mining dan persekongkolan jahat yang merugikan negara. Dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi maupun kelompok dari pemilik IUP pertambangan batuan, dalam hal ini PT Babarina Putra Sulung.

"Kami meminta pemerintah untuk mengawasi hal semacam ini. Belum bisa kita katakan sebagai pembiaran, mungkin sedang dalam tahap pengawasan dan jika ada pengaduan ke Komisi VII akan kami tindaklanjuti," lanjut Herman.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, menegaskan, pemerintah pusat tidak akan membiarkan jika terjadi aktivitas pengolahan mineral yang bertentangan dengan aturan. "Pemerintah tentu akan melakukan evaluasi dan pengawasan, namun secara regulasi hal-hal semacam ini adalah tanggungjawab pemerintah provinsi," ujar Bambang. [ipe]

Komentar

x