Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 18 Oktober 2018 | 17:39 WIB

Kominfo akan Permudah Izin Penyiaran

Oleh : Wahid Ma'ruf | Selasa, 3 April 2018 | 10:07 WIB

Berita Terkait

Kominfo akan Permudah Izin Penyiaran
Menteri Kominfo, Rudiantara - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Palu - Menteri Kominfo, Rudiantara menyebutkan saat ini lembaganya tengah melakukan kajian soal mempermudah perizinan penyiaran.

Dia menegaskan alternatif perizinan di lembaga penyiaran sebagai industri konten. "Presiden selalu ungkapkan Permudah izin, Kenapa dipersulit? Ini yang saya sedang saya pertimbangkan untuk berikan. Kalau PP (Peraturan Pemerintah berkaitan dengan penyiaran, red.) dilihat dulu nanti apa bisa? Kalau cukup Permen ya saya yang buat," jelasnya dalam Seminar Utama, Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2018 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (2/4/2018).

"Kalau bisa (lembaga) yang memberikan izin bertanggung jawab pula atas pengawasan konten."

Kebijakan penyiaran saat ini bertujuan agar industri penyiaran lebih sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, ia menekankan agar pemerintah dan KPI kembali ke khittahnya, termasuk soal perizinan penyiaran yang saat ini jauh lebih berkembang sebagai industri konten.

"Tidak hanya melalui online, kalau perlu dikaji izin tak harus melalui frekuensi, kenapa harus melalui Kominfo, jika KPI bisa. Hal yang diributkan soal multipleksing, padahal penyiaran itu industri konten. Dan yang membuat Indonesia maju bukan frekuensi, tapi konten. Kenapa kok tidak KPI saja yang memberikan izin?," ungkapnya.

Menteri Rudiantara mengungkap adanya desakan Komisi I DPR RI agar Kementerian Kominfo meningkatkan kontribusi dari sektor penyiaran. "Kalau dari soal frekuensi, Tahun 2017 ada PNBP lebih dari Rp20 triliun dari Sektor Kominfo. Untuk penyiaran memberikan kontribusi sekitar Rp102 miliar, itu sekitar 0,5 persen. Dengan rincian Rp92 miliar dari TV dan Rp10 miliar dari radio," ungkapnya.

Dia menyatakan jika izin penyiaran dikelola KPI pun tidak masalah asalkan sudah ada koordinasi dengan lembaga legislasi lainnya, terutama DPR RI.

Mengenai Revisi atas Undang-Undang No 32/2002 tentang Penyiaran, Menteri Kominfo menegaskan perhatian pemerintah bukan semata pada aspek teknis multipleksing saja. Pemerintah fokus pada dampak lanjutan dari penataan penyiaran di Indonesia.

Mengutip hasil kajian, ada peluang 100 ribu aktivitas bisnis, ada potensi penambahan 230 ribu lapangan pekerjaan jika kebijakan Analog Switch Off (ASO) dalam dunia penyiaran dilakukan pada tahun 2020.

"Ini present value yang bisa didapat Indonesia sekira Rp5,5 triliun bahkan ada Rp70 triliun PNPB ke pemerintah. Belum lagi future value dalam 7 tahun ke depan bisa mencapai US$39,9 miliar kontribusi ke GDP Indonesia," jelasnya.

Bahkan Menteri Rudiantara mengakui didesak negara tetangga untuk segera menyelesaikan ASO. "Malaysia dan Filipina meminta segera Indonesia bergerak, karena mereka tidak bisa melakukan ASO kalau Indonesia belum," ungkapnya.

Menteri Kominfo menegaskan saat ini pemerintah selalu berupaya mengedepankan kebijakan afirmatif. "Sesuai Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden saat ini kita membangun dari pinggiran. Kominfo itu punya affirmative policy, bagaimana membangun lembaga penyiaran yang ada di kawasan perbatasan," ungkapnya.

Keberpihakan itu, dalam pandangan Menteri Rudiantara layak dipertimbangkan sebagai isu yang diangkat dalam Revisi UU Penyiaran. "Saya mengusulkan agar ada model USO (Universal Service Obligation). Kalau penyiaran yang konsep dibicarakan, adanya USO untuk mendukung daerah pinggiran. Kalau tidak siapa yang mau bangun? Nanti itu kita masukkan dalam revisi UU Penyiaran termasuk status KPI dan KPID," ungkapnya.

Komentar

x