Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 Juli 2018 | 06:43 WIB
 

Presiden Niat Bagi 1,2 Juta Sertifikat di Jabar

Oleh : Wahid Ma'ruf | Minggu, 8 April 2018 | 12:11 WIB
Presiden Niat Bagi 1,2 Juta Sertifikat di Jabar
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Sukabumi - Presiden Jokowi mengatakan akan mengeluarkan 1.200.000 sertifikat tanah kepada masarakat Jawa Barat. Angka ini naik dari 590.000 sertifikat di tahun lalu.

Jokowi menjelaskan pada pemerintahan sebelumnya untuk seluruh Indonesia itu setahun hanya dikeluarkan kira-kira 500.000 sertifikat.

"Tahun ini insyaallah nanti 1.200.000 sertifikat akan diberikan pada masyarakat Jawa Barat," kata Presiden Jokowi saat menyerahkan 3.063 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya, di Lapangan Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (7/4/2018).

Presiden menjamin untuk mewujudkan target 1.200.000 sertifikat itu tidak terpenuhi, Presiden akan mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tentu saja, Menteri ATR/Kepala BPN juga akan memberikan target kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan kalau mereka tidak bisa memenuhi akan dicopot juga.

Presiden menegaskan, bekerja memang harus seperti itu, supaya rakyat terlayani dengan cepat dan baik. "Yang dulu-dulu ngurus sertifikat lama? gini, gini, gini, gini, sana diminta, sini diminta. Bener ndak? Tahu saya, sudah tahu," ujarnya seperti mengutip dari setkab.go.id.

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, sekarang dilakukan percepatan sertifikasi tanah. Terkait hal itu, sebagaimana banyak yang menyampaikan kepada Presiden, di Kantor BPN banyak yang tidak tidur mengurus sertifikat tanah ini, sesuai dengan target.

Mengenai program sertifikasi tanah itu, Presiden Jokowi menjelaskan, dilakukan karena setiap dirinya ke daerah, kampung, atau desa keluhan yang disampaikan selalu sama, masalah sengketa lahan.

"Sengketa tanah di mana-mana, semuanya, di semua provinsi ada, enggak di Jawa, Sumatra, di Maluku, Kalimantan, di NTB, di Papua, urusan sengketa tanah di mana-mana. Antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan BUMN, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan masyarakat, anak dengan bapak, anak dengan ibu, banyak," ungkap Presiden seraya menambahkan, kalau sudah memegang sertifikat, bukti hak kepemilikan tanah menjadi jelas sekarang.

Presiden berpesan, agar sertifikat ini tidak dijual dan jika mau dijadikan jaminan pinjaman ke bank agar dihitung atau dikalkulasi kemampuan untuk mengangsur setiap bulannya.

"Kalau ndak, jangan, nanti hilang sertifikatnya," tutur Presiden Jokowi yang didampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Komentar

x