Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 22 September 2018 | 15:15 WIB

Mengatasi Deindustrialisasi

Oleh : Ahluwalia | Selasa, 10 April 2018 | 02:40 WIB

Berita Terkait

Mengatasi Deindustrialisasi
(Foto: istimewa)

INILAH.COM, Jakarta - Sampai saat ini, Indonesia tengah menghadapi masalah serius deindustrialisasi. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk lebih baik ke depan nanti. Apalagi,membangun infrastruktur tidaklah cukup untuk menopang kemajuan ekonomi.

Coba lihat, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus mengalami tren penurunan sejak dekade lalu.

Pada 2004, sumbangan industri manufaktur terhadap PDB masih mencapai 28,34 persen. Namun, 10 tahun kemudian, kinerja industri manufaktur kian tergerus.

Pada periode 2013-2015, sumbangan industri manufaktur terhadap PDB masing-masing 21,03 persen, 21,01 persen, dan 20,84 persen.

Sedangkan dari sisi laju pertumbuhannya, pada periode 2013-2015, industri manufaktur tumbuh masing-masing 4,37 persen, 4,61 persen, dan 4,25 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang masing-masing 5,78 persen, 5,02 persen, dan 4,79 persen.

Pada kuartal pertama 2016, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB sebesar 20,80 persen dan laju pertumbuhannya 4,59 persen atau di bawah laju pertumbuhan ekonomi yang sebesar 4,92 persen.

Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan juga di bawah sejumlah sektor lainnya seperti informasi dan komunikasi, konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, serta jasa perusahaan.

Gejala deindustrialisasi juga menyulut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan.

Andry Satrio Nugroho, seorangPeneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan, Indonesia juga mengalami deindustrialisasi premature. Artinya, peran manufaktur untuk menggenjot perekonomian tidak mampu meraih titik optimum layaknya negara-negara industri lain di atas 30 persen sebelum masuk pada gelombang deindustrialisasi.

Deindustrialisasi ini juga terjadi di beberapa negara, namun kasus Indonesia setelah pascakrisis bisa dikategorikan sebagai deindustrialisasi premature itu.

Menurut Andry, ada dua hal yang mampu menggambarkan ini merupakan permasalahan serius deinsdustrialisasi prematur.

Pertama, kemampuan manufaktur menyerap tenaga kerja. Sektor manufaktur teruji di beberapa negara sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dari sektor lain. Namun, di saat kontribusi tenaga kerja di pertanian turun setiap tahun, manufaktur hanya memiliki kontribusi 14,1 persen. Justru perdagangan (23,3 persen) dan jasa kemasyarakatan (16,9 persen) yang mendominasi tenaga kerja paling besar di Indonesia.

Indef mencatat, deindustrialisasi berakibat pada turunnya kemampuan sektor ini untuk menyerap tenaga kerja. Pascakrisis, rata-rata tambahan sektor industri tiap tahun hanya 71.190 penduduk, sementara sektor perdagangan dua kali lipat mencapai 144.497 penduduk per tahun dan jasa kemasyarakatan 122.890 penduduk per tahun.

Kedua, minimnya manfaat efek pengganda (multiplier effect) yang dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Dibandingkan jasa, manufaktur memiliki efek pengganda jauh lebih besar. Mulai dari tergeraknya sektor-sektor industri di dalamnya yang mampu memenuhi kebutuhan domestik dan luar negeri melalui ekspor, terserapnya tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan pendukung industri hingga meningkatnya penerimaan negara dan daerah.

Andry Satrio Nugroho juga mengungkapkan, di Indonesia, celakanya, ternyata kecepatan deindustrialisasi kita lebih cepat dibandingkan negara Asia Tenggara lain yang umumnya memiliki kontribusi manufaktur terhadap perekonomiannya lebih kecil daripada Indonesia.

Data Bank Dunia menunjukkan rata-rata deindustrialisasi Indonesia terhadap PDB 2009-2016 mencapai 3,6 persen, sedangkan Thailand yang kontribusi industrinya di atas Indonesia hanya turun 1,4 persen, dan Malaysia yang kontribusi industri pengolahannya di bawah Indonesia, turun 2,4 persen.

Malaysia setelah krisis 1998 berani melakukan diversifikasi industri dari produksi berbahan baku mentah menjadi industri berbasis teknologi seperti semikonduktor dan peralatan elektronik lain.

Dalam hal ini, Andry menekankan, apa yang dilakukan Malaysia pascakrisis 1998 yang lalu direplikasi oleh Vietnam saat ini dengan mengembangkan kebijakan substitusi impor dengan tujuan ekspor yang mana produk yang dikembangkan adalah perangkat elektronik.

Alhasil, kini industri pabrikasi semikonduktor global ternama berbondong-bondong ke Vietnam dan memasarkannya secara global. Vietnam hari ini mampu menguasai rantai produksi semikonduktor global.

Itulah sebabnya, untuk melakukan reindustrialisasi, ke depan, Indonesia perlu mengembangkan manufaktur berbasis teknologi atau industri padat riset yang dibutuhkan di dunia saat ini.

Upah buruh murah dan insentif fiskal semata tidaklah cukup, sebab pengembangan industry manufaktur yang berbasis riset dan padat teknologi sudah jadi kebutuhan riil, dan itu tidak terelakkan lagi. (berbagai sumber) [jin]

Komentar

x