Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 April 2018 | 08:14 WIB
Hightlight News

RAPBN 2019

Pemerintah Janji Tekan Defisit APBN di Bawah 2%

Oleh : Wahid Ma'ruf | Selasa, 10 April 2018 | 05:09 WIB

Asumsi Harga Minyak

Pemerintah Janji Tekan Defisit APBN di Bawah 2%
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah menargetkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 mendatang angka defisit bisa ditekan kurang dari 2 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Namun dengan asumsi GDP tahun depan naik cukup besar yaitu di atas Rp16.000 triliun.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai Sidang Kabinet Paripurna tentang Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2018, serta Prioritas Nasional Tahun 2019 di Istana Negara, Senin (9/4) sore.

“Maka kita harus secara hati-hati menetapkan target untuk pajak, yaitu tax ratio-nya maupun defisitnya,” kata Menkeu seperti mengutip dari setkab.go.id.

Pemerintah, lanjut Menkeu, akan berusaha untuk mendesain RAPBN 2019 yang dari sisi satu adalah tetap memberikan stimulus dan support terhadap perekonomian dan perbaikan sosial. Namun tidak menciptakan beban yang terlalu besar sehingga menimbulkan pengaruh terhadap persepsi maupun kredibilitas dari APBN.

Oleh karena itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menargetkan untuk tahun 2019, total penerimaan negara akan meningkat, antara 7,6 persen hingga 13 persen. Sementara dari sisi belanja negara, lanjut Menkeu, untuk belanja pemerintah pusat akan naik sekitar 7,3 persen dan untuk belanja ke daerah termasuk untuk transfer Dana Desa akan didesain ada kenaikan sekitar 8,3 persen.

“Itu semuanya masih di dalam hitungan pagu indikatif. Kita akan membelanjakan lebih dari Rp823 triliun kalau tidak salah untuk kementerian/lembaga (K/L). Di mana untuk program-program yang disebut prioritas oleh Bapak Presiden pendidikan, kesehatan, vokasi kemudian untuk sosial kita akan fokuskan,” terang Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, alokasi infrastruktur, terutama untuk kementerian seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan akan tetap dilakukan pada level yang relatif konstan.

Namun kementerian tersebut sekarang, tambah Menkeu, akan melakukan berbagai macam inisiatif melalui KPPU, sehingga anggaran untuk belanja modalnya akan tetap meningkat. Sedangkan ruang fiskalnya, menurut Menkeu, akan dipakai lebih banyak kepada kepada belanja sosial dan pendidikan.

 

1

0 Komentar

Kirim Komentar


Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

Embed Widget
x