Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 16 Desember 2018 | 14:18 WIB

Akademisi: Pikir Matang-matang Revisi UU LLAJ

Rabu, 11 April 2018 | 16:15 WIB

Berita Terkait

Akademisi: Pikir Matang-matang Revisi UU LLAJ
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Guru Besar Universitas Sriwijaya, Prof Jonny Emirzon, menyarankan pemerintak tak perlu merevisi UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terkait pesatnya pertumbuhan transportasi berbasis daring (online) di masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan saat menjadi pembicara Road Safety Show Keselamatan Untuk Kemanusiaan Tahun 2018 terkait Permasalahan dan Penanganan Transportasi Online di Palembang, Selasa (10/4/2018). Dia bilang, lalu lintas dan transportasi merupakan urat nadi kehidupan yang saling bersinergi dan berkaitan. Di mana, setiap perkembangan yang terjadi harus disikapi dengan serius.

"Hukum dapat berubah atas faktor perubahan ekonomi dan teknologi. Namun, perubahan hukum juga harus dilihat melalui sudut cost dan benefitnya," kata Jonny dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Jonny pun menyampaikan tidak perlu ada revisi Undang-undang, cukup dengan diperbaiki saja atau melalui PP. Dikarenakan dalam UULAJ banyak juga PP yang harus dilahirkan. Dan, aturan yang diterbitkan pun harus dengan keadilan dan tidak berpihak pada siapa pun. Hukum, kata dia, untuk semua dan kebahagiaan diantaranya bagaimana menimbang, manfaat pemerintah, manfaat masyarakat, manfaat lainnya.

Dia meyakini, penerbitan aturan dapat efektif jika mencakup 5 hal. Pertama, peraturan tersebut harus terakomodir. "Kedua, bagus tidaknya peraturan. Ketiga, budaya hukum. Keempat tingginya kesadaran. Kelima, fasilitas yang menunjang," papar Jonny.

Menanggapi fenomena tersebut, Guru Besar Unsri ini pun menyampaikan bahwasanya Sumsel telah melakukan terobosan dengan mengeluarkan regulasi melalui pergub. Namun, itu hanya untuk sementara. Saat ini, pemerintah perlu fokus untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna serta adanya keseimbangan satu dengan lainnya. "Jika bisa ada keseberagaman dan badan koridor yang menaungi tiga aspek yaitu aspek Filosofi, aspek Yuridis, aspek Sosiologis sehingga hubungan hukumnya jelas," kata Jonny.[tar]

Komentar

x