Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 25 April 2018 | 11:42 WIB
 

Kemenkeu Jaga Risiko BUMN Konstruksi

Oleh : - | Jumat, 13 April 2018 | 09:05 WIB
Kemenkeu Jaga Risiko BUMN Konstruksi
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti - (Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Keuangan bersama Kementerian BUMN serta Kementerian Lembaga terkait melakukan pengelolaan risiko secara berkala melalui pemantauan terhadap kapasitas neraca serta kondisi likuiditas BUMN yang melaksanakan penugasan proyek infrastruktur.

"Pemantauan risiko dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan keuangan BUMN yang memperoleh penugasan maupun memitigasi potensi risiko gagal bayar yang ditimbulkan BUMN yang menerima penugasan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Nufransa mengatakan perkembangan risiko likuiditas BUMN, khususnya yang bergerak dalam sektor konstruksi dan ketenagalistrikan akan terus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan pelaksanaan pendanaan infrastruktur tetap dalam koridor kesehatan keuangan BUMN.

"Dengan demikian, risiko keuangan negara yang bersumber dari penurunan kinerja neraca BUMN tetap dalam kondisi aman dan terkendali," katanya.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional Standard&Poor's menyoroti melemahnya kinerja neraca keuangan beberapa BUMN seiring penugasan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional.

Neraca keuangan beberapa BUMN sektor konstruksi dinilai melemah karena meningkatnya kebutuhan dari sisi pendanaan pinjaman dan penerbitan obligasi.

Pembiayaan melalui pinjaman dan penerbitan obligasi menjadi sumber pendanaan potensial karena kebutuhan pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur tidak dapat tercukupi melalui Penyertaan Modal Negara maupun ekuitas BUMN.

Kondisi itu dipengaruhi pula oleh berbagai proyek penugasan yang sedang dikerjakan yang masih dalam tahapan konstruksi, sehingga belum menghasilkan pendapatan.

Selain itu, terdapat skema "turnkey contract" terhadap proyek penugasan pemerintah yang menyebabkan likuiditas BUMN sektor infrastruktur mengalami penurunan karena pelunasan pembayaran baru dilakukan setelah proyek selesai.

Pemerintah menyadari keterbatasan kemampuan BUMN secara korporasi dalam melaksanakan penugasan pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, pemerintah selalu memegang prinsip kehati-hatian dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk menjaga kondisi kesehatan BUMN dari risiko kolaps.

Terkait itu pemerintah memberikan dukungan tidak hanya melalui penambahan Penyertaan Modal Negara, selain memberikan jaminan maupun pemberian margin dalam pelaksanaan Public Service Obligation.

Pemerintah telah memastikan alokasi dana dalam APBN untuk pembayaran atas pekerjaan yang diselesaikan oleh BUMN sesuai dengan kontrak.

Komentar

 
x