Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 Juli 2018 | 08:42 WIB
 

Reformasi Kebijakan Ekonomi Kunci Surplus Ekonomi

Oleh : - | Jumat, 13 April 2018 | 12:01 WIB
Reformasi Kebijakan Ekonomi Kunci Surplus Ekonomi
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Batam - Reformasi struktural kebijakan perekonomian untuk membalikkan defisit transaksi berjalan menjadi surplus.

Menurut Bank Indonesia (BI), ini merupakan salah satu kunci bagi Indonesia agar terhindar dari jebakan stagnasi negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo di Batam, Kamis, mengatakan untuk menghindari "middle income trap", perekonomian Indonesia harus tumbuh signifikan agar mampu melonjakkan jumlah lapangan kerja.

Masalahnya, ketika pertumbuhan ekonomi terakselerasi, laju impor juga akan mengekor naik karena Indonesia masih membutuhkan pasokan barang baku dan modal dari luar negeri. Sehingga hal itu akan memperlebar defisit transaksi berjalan dan membuat nilai tukar rupiah semakin rentan terhadap tekanan.

"Banyak negara gagal keluar dari jebakan pendapatan per kapita, penyebabnya masalah struktural yang belum diterapkan di negara itu. Jadi selalu posisi defisit transaksi berjalan, ditambah fiskal defisit," ujar Dody dalam diskusi sebelum pelaksanaan Rakorpusda-BI di Batam.

Oleh karena itu, salah satu cara reformasi struktural adalah menggenjot industri berbasis manufaktur yang berorientasi ekspor. Di negara ASEAN lain, ekspor barang hasil industri manufaktur terbukti menjadi pendorong utama surplus transaksi berjalan.

Bank Sentral memandang industri manufaktur yang potensial adalah industri manufaktur teknologi tinggi atau teknologi sedang dan padat karya.

"Idealnya ekonomi Indonesia harus dalam posisi surplus transaksi berjalan," katanya.

Indonesia tercatat masih memiliki defisit transaksi berjalan. Pada 2017, defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai 1,7 persen dari PDB.

Saat ini, lanjutnya, Bank Sentral menargetkan Indonesia masuk ke kategori negara penghasilan menengah ke atas atau penghasilan tinggi dengan rentang pendapatan per kapita 4.000 dolar AS-12.000 dolar AS.

"Ini yang menjadi tantangan. Banyak negara yang gagal keluar dari 4.000 dolar AS per kapita," ujarnya.

Adapun saat ini, Indonesia masih terjebak di bias bawah kelompok negara-negara berpenghasilan menengah dengan pendapatan 3.900 dolar AS per kapita.

Dari data Bank Indonesia tahun 2016, negara-negara yang masuk ke kelompok bias bawah negara-negara berpenghasilan (lower middle income) dengan pendapatan per kapita antara 1.006 dolar AS-3.955 dolar AS adalah India, Vietnam, Filipina dan Ukraina. [tar]

Komentar

Embed Widget

x