Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 23 Juni 2018 | 14:46 WIB
 

Mudik Lancar, Menhub Budi Sarankan THR Dibayar H-7

Oleh : - | Jumat, 13 April 2018 | 15:45 WIB
Mudik Lancar, Menhub Budi Sarankan THR Dibayar H-7
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyarankan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menetapkan pembayaran tunjangan hari raya (THR), maksimal tujuh hari sebelum Lebaran 2018, atau H-7. Alasannya agar lalu lintas mudik bisa lancar.

Menteri Budi, dalam Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2018 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (13/4/2018), mengatakan, saran tersebut merupakan upaya untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran.

Logikanya sederhana saja, lebih cepat pembayaran THR maka masyarakat bisa lebih cepat pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi, tidak menumpuk di hari-hari puncak mudik yang biasanya jatuh pada H-3. "Kami sudah mengkoordinasikan dalam hal pemberian THR dapat diberikan maksimal pada H-7 untuk memberikan pilihan mudik lebih awal," kata Budi.

Selain itu, Budi mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar mengatur pelaksanaan libur sekolah seoptimal mungkin sebelum Idul Fitri. Lagi-lagi tujuannya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

Budi menambahkan, upaya penyebaran hari libur, diharapkan akan memecah konsentrasi kepadatan di waktu-waktu tertentu. Pihak Kemenhub bersama jajarannya siap menangani kemacetan dengan melakukan rekayasa lalu lintas.

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kemenaker Hery Sudarmanto, berjanji akan membahas terlebih dahulu dan mengoordinasikan dengan kementerian terkait.

"Kalau memang disepakati ya sebaiknya dilakukan supaya kita tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kalau padat pada berebut pulang, kalau lengang orang bisa cari waktu, sehingga lebih dipertimbangkan aspek sosialnnya," kata Hery.

Hery mengatakan, keputusan akan dikeluarkan Senin melalui Kepres bersama Kementerian Agama, Kemenaker, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia. Sementara itu, untuk koordinasi lalu lintas dan penegakan hukum di lapangan selama masa Angkutan Lebaran berada di pihak Kepolisian. [tar]

Komentar

 
x