Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 September 2018 | 15:04 WIB

Dilema Minol, Penerimaan Cukai Bisa Susut Besar

Sabtu, 14 April 2018 | 07:09 WIB

Berita Terkait

Dilema Minol, Penerimaan Cukai Bisa Susut Besar
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Mungkin tak banyak yang tahu, pembahasan RUU Minuman Beralkohol (Minol) begitu alotnya. Digulirkan sejak 2015 di DPR, belum ada titik terangnya hingga sekarang.

Salah satu pertentangan yang mengemuka dalam RUU Minol tersebut adalah penentuan judul. Ada dua opsi yang menguat untuk judul beleid tersebut yakni RUU Larangan Minuman Beralkohol dan RUU Minuman Beralkohol.

Namun, dibalik kerasnya pertentangan dalam pembahasan RUU Minol itu, ada masalah yang cukup krusial. Bahwa penerimaan cukai dari Minuman Mengandung Etil Alhohol (MMEA) ternyata lumayan besar.

Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, penerimaan cukai dari MMEA pada 2017 mencapai Rp5,6 triliun. "Sumber pendapatan negara dari minuman alkohol sudah sangat besar, peredarannya pun dibatasi," kata Tedi Himawan, Kasubdit Perizinan dan Fasilitas Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam diskusi Lakpesdam PWNU DKI Jakarta, bertema Membedah RUU Minuman Alkohol,
Kajian Pariwisata, Pajak, dan Pendapatan Negara di Kantor PWNU DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kata Tedi, saat ini, terdapat 87 perusahaan yang memroduksi MMEA. Sedangkan jumlah importir MMEA resmi sebanyak 16 perusahaan, penyalur MMEA sebanyak 865 perusahaan, dan jumlah tempat penjualan eceran (TPE) MMEA sebanyak 3.659 perusahaan. "Dari beberapa perusahaan, baik itu pabrik sampai TPE MMEA harus memiliki perizinan yang sah. Sudah banyak sekali
regulasi yang di dapat, kecuali minuman alkohol oplosan yang sangat tidak ada regulasi, serta sangat merajalela," paparnya.

Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran, Food, and Beverage, Bambang Britono, mengatakan, PHRI menolak pelarangan minol. Namun, mereka mendukung upaya pengaturan dan pengendalian minol. "Kalau RUU minol yang sudah bisa di-download isinya dan judulnya pelarangan seperti itu, artinya kan memproduksi, menyimpan, mengkonsumsi itu kan semua dilarang. Artinya kita sektor hotel dan restoran akan terganggu. Jadi kalau selama itu pengaturan dan pengendalian, mudah-mudahan berimbang." kata Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, jika minuman beralkohol dilarang total, maka akan menjadi kerugian di bidang pariwisata, dikarenakan salah satu sumber pemasukan pariwisata adalah dari kelengkapan makanan dan minuman. "Salah satu servis yang biasa kami berikan kepada wisatawan, ya ketersediaan segala macam produk salah satunya adalah minuman mengandung ethil alkohol," ungkap Bambang.

Minuman beralkohol, lanjutnya, menjadi salah satu penopang berjalannya bisnis pariwisata. Karena tak jarang, wisatawan mancanegara ingin menikmati minuman beralkohol, baik minuman alkohol yang diproduksi oleh industri modern maupun minuman tradisional di beberapa daerah. "Harapan kami untuk kesinambungan dan untuk keberlanjutan usaha kami," katanya.

Wakil Ketua Lakpesdam PWNU DKI Jakarta, Luthfi Syarqowi mengatakan, jika terbentuk undang-undang yang melarang adanya minuman beralkohol, dikhawatirkan baakal terjadi konflik antar agama dan budaya. "Minuman beralkohol tidak mungkin dilarang di Indonesia, karena sudah menjadi bagian atau tradisi untuk umat dan budaya yang lainnya," kata Luthfi.

Tapi, kata Luthfi, akan lebih baik jika pemerintah membuat aturan-aturan yang ketat terkait penjualan dan penyalahgunaan munuman beralkohol. "Pengendalian terhadap penyalahgunaan minol itu bisa melalui edukasi dini untuk anak muda dan remaja," kata Luthfi. [tar]


Komentar

x