Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 20 April 2018 | 17:57 WIB
 

DPR Harap Holding Picu Sektor Migas Kian Efektif

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 17 April 2018 | 12:55 WIB
DPR Harap Holding Picu Sektor Migas Kian Efektif
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah resmi membuat holding di sektor migas. Hal tersebut terlaksana setelah Pemerintah dan Pertamina meneken Akta Pengalihan Saham PT PGN (Persero) Tbk.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih berharap dengan adanya holding migas ini, kinerja sektor migas lebih efektif. Sebab, sudah tidak ada tumpang tindih antara PGN dan Pertagas dalam bisnis migas.

"Kami berharap dengan holding ini akan lebih efektif. Tidak lagi terkotak-kotak, misalnya ada objek vital atau infrastruktur negara itu tidak tumpang tindih dengan satu holding," kata Eni, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Sebelum adanya holding ini, kata Eni, antara PGN dengan Pertagas selalu bersaing. " Pertagas buat infras sendiri, PGN demikian, yang akhirnya kita dobel investasi kan," ujar dia.

"Kami berharap dengan holding migas ini semua jadi satu kesatuan tidak ada lagi yang dobel investasi dan kami harapkan ini menjadi besar," ujar dia. [hid]


Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, skema penggabungan Pertagas dan PGN secara akuisisi.

"Iya saat ini persetujuannya akuisisi dulu," kata Harry saat jumpa pers di kantornya, Rabu (11/4/2018).

Namun demikian, Harry belum bisa merinci terkait dengan tata cara, prosedur dalam mendapatkan nilai saham (valuasi saham).

"Valuasinya sehabis ini kan jalan. dilakukan valuasi seperti normal. (Angkanya) belum, kan baru disetujui akuisisinya kan. integrasinya oke silahkan divaluasi dengan aturan yang berlaku," ujar dia.

Namun, pihaknya berjanji valuasi itu akan dilakukan dengan cepat. "Valuasi (waktunya) yang paling cepat," ujar dia.

Terkait dengan terlewatinya batas waktu 60 hari penandatanganan Akta Pengalihan Saham, sebagaimana dipersyaratkan pada keputusan RUPS Luar Biasa PGN pada 25 Januari 2018 lalu, menurut Harry keputusan tersebut akan dikukuhkan kembali pada RUPS Tahunan PGN 26 April 2018.

"Terlewatinya batas waktu 60 hari dimaksud bukan berarti holding BUMN Migas batal. Sebab, terbentuknya holding secara hukum terjadi saat dilakukannya penandatanganan Akta Pengalihan Saham dimana seluruh hak-hak Negara RI selaku pemegang 56,96 persen saham Seri B di PGN secara hukum telah beralih kepada Pertamina," kata Harry.

Ia mempertegas bahwa perubahan nama PGN dengan menghilangkan kata "Persero" semata-mata merupakan aspek administratif. PGN akan tetap diperlakukan sama dengan BUMN lainnya untuk hal-hal yang sifatnya strategis.

Negara, kata dia, tetap memiliki kontrol terhadap PGN, baik secara langsung melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna, maupun secara tidak langsung melalui Pertamina selaku induk, seperti diatur dalam PP 72 Tahun 2016.

"Hal strategis, seperti perubahan anggaran dasar dan pengusulan pengurus perusahaan, masih harus dengan persetujuan saham dwi warna, apalagi jika melakukan perubahan struktur modal atau "right issue" tentu harus dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam PP 72/2016," katanya.

Komentar

 
x