Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 September 2018 | 20:52 WIB

RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, Untuk Apa?

Rabu, 18 April 2018 | 02:29 WIB

Berita Terkait

RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, Untuk Apa?
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Transaksi menggunakan uang kartal atau tunai, perlu pembatasan. Ini cara ampuh untuk mencegah tumbuhnya aksi terorisme serta praktik cuci uang. Perlu segera dibentuk payung hukum yang mengaturnya.

Disampaikan Ketua DPR, Bambang Soesatyo, RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, bertujuan untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di tanah air.

Dengan RUU ini, kata Bamsoet, sapaan akrabnya, diyakini efektif mencegah aksi-aksi terorisme. Di mana, kelompok teroris bertransaksi dengan uang kartal atau tunai. Demikian pula perilaku koruptif biasanya dekat dengan uang cash.

Bamsoet memaparkan, para pelaku korupsi, terorisme atau cuci uang (money laundering) selalu berupaya menghindari transaksi melalui lembaga keuangan. Sebab, jika melalui lembaga keuangan sangat mudah dilacak karena transaksinya tercatat.

"Para pelaku tindak pidana lebih memilih menggunakan uang tunai agar transaksi kejahatannya tidak mudah terdekteksi," kata Bamsoet dalam acara Diseminasi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Optimalisasi Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Regulasi Pembatasan Transaksi Uang Kartal di Jakarta, Selasa (17/4/2018).


Bamsoet melihat, dalam kasus tindak pidana korupsi dan terorisme di Indonesia, para pelaku lebih banyak menggunakan transaksi keuangan tunai. Penggunaan transaksi tunai dalam kasus korupsi menjadi kendala bagi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan pelacakan aliran dana. Para penyidik pun sukar untuk menelusuri kembali transaksi tersebut, karena tidak tercatat dalam sistem keuangan.

"Terungkapnya beberapa kasus korupsi dan terorisme yang diduga dibiayai dari pihak dalam maupun luar negeri, menimbulkan kecurigaan bahwa kasus-kasus tersebut dilakukan dengan transaksi tunai. Sehingga, transaksi tersebut tidak tercatat dan aparat berwenang sulit untuk melakukan pelacakan," jelas Bamsoet.

Dijelaskan, transaksi tunai di suatu negara, berkorelasi dengan indeks korupsi. Artinya, negara dengan transaksi tunainya tinggi, memiliki persepsi tingkat korupsi yang lebih buruk ketimbang negara yang transaksi tunai yang lebih rendah.

Sebagai contoh, India, Bulgaria, Rusia, dan termasuk Indonesia, transaksi tunainya di atas 60%, memiliki persepsi tingkat korupsi yang buruk. Sementara Denmark, Swedia, dan Finlandia yang transaksi tunainya rendah, sekitar 10%-20%, persepsi tingkat korupsi sangat rendah.

"Di Perancis, Belgia atau Brazil telah dilakukan pembatasan transaksi keuangan tunai. Di negara-negara tersebut, aturan pembatasan transaksi keuangan tunai digunakan sebagai salah satu sarana untuk menekan tingkat korupsi. Sejauh ini upaya tersebut efektif meminimalisir korupsi yang terjadi," tutur Bamsoet.

Bamsoet meyakinkan, DPR akan memberikan dukungan penuh terhadap RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Selanjutnya, pemerintah dihimbau bertindak proaktif, segera masukan draft RUU tersebut ke DPR. Agar bisa segera dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR dan komisi terkait.

"Saya meyakini melalui RUU ini akan meningkatkan keamanan sistim transaksi tercatat, melancarkan transaksi perekonomian Indonesia, serta menekan angka korupsi di negara kita," papar Bamsoet.

Dia meminta pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan instansi terkait segera menyiapkan sistem dan infrastruktur agar penerapan transaksi nontunai bisa berjalan baik. Pemerintah harus memberikan jaminan keamanan transaksi nontunai kepada masyarakat.

"Tugas berat bagi pemerintah setelah nanti RUU Pembatasan Uang Kartal disahkan adalah meyakinkan masyarakat untuk mau menggunakan transaksi non tunai. Terlebih, masyarakat Indonesia hingga kini masih lebih suka bertransaksi secara tunai," ucap Bamsoet.

"Pemerintah juga harus bisa memberikan jaminan keamanan transaksi serta membangun fasilitas serta infrastruktur transaksi keuangan non tunai secara terintegrasi dan merata hingga ke pelosok-pelosok desa," kata kader Golkar ini.

Hadir dalam acara ini Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto, Ketua Tim Penyusun RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Yunus Husein, Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae serta Dubes Australia Gary Quinlan.[tar]

Komentar

Embed Widget
x