Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 September 2018 | 20:55 WIB

Minta DBH Utuh, Pemkab Bojonegoro Surati Menkeu

Rabu, 18 April 2018 | 03:29 WIB

Berita Terkait

Minta DBH Utuh, Pemkab Bojonegoro Surati Menkeu
Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Bojonegoro - Ini terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) yang menjadi hak Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur. Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta tidak menyunatnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah, Pemkab Bojonegoro, Herry Sudjarwo mengatakan, Pjs Bupati Bojonegoro, Suprianto telah mengirimkan surat resmi kepada Menkeu pada 20 Maret 2018. Isinya, meminta tidak ada pemotongan atas DBH Migas triwulan I,II dan III yang menjadi hak Pemkab Bojonegoro. Kalau dipotong maka akan memengarugi APBD 2018 termasuk berbagai program pembangunan yang sudah direncanakan.

"Permintaan tidak ada potongan DBH migas disampaikan karena masih ada kekurangan pembayaran DBH migas daerah kami yang belum disalurkan," kata Herry di Bojonegoro, Selasa (17/4/2018).

Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Sri Mulyani itu, disampaikan bahwa penundaan pencairan DBH migas triwulan IV-2017, bisa direalisasikan pada 2018 melalui mekanisme APBN Perubahan 2018. "Sisa triwulan IV 2017 sebesar Rp806,5 miliar. Diperhitungkan penyelesaian lebih dan kurang bayar DBH sampai dengan 2016," kata Herry.

Sesuai Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor: 5/PK/2017 terdapat lebih bayar DBH migas pada 2016 sebesar Rp263,9 miliar. Apabila diperhitungkan dengan perhitungan kurang dan lebih bayar sebelumnya, maka total lebih bayar DBH migas untuk Pemkab Bojonegoro mencapai Rp699 miliar.

Saat ini, lanjut Herru, Pemkab Bojonegoro sudah menerima DBH migas triwulan I sebesar Rp268,7 miliar, atau 20% dari target DBH migas 2018 sebesar Rp986 miliar.

Sesuai Perpres 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN 2018, ditetapkan prognosa DBH migas Bojonegoro sebesar Rp1,346 triliun. Sedangkan prognosa realisasi 70% sesuai PMK Nomor: 112/PMK.07/2017 sebesar Rp942,3 miliar.

Dengan demikian diperhitungkan masih terdapat cadangan penyaluran DBH migas triwulan IV-2018 sebesar Rp403,8 miliar.

Apabila diperhitungkan dengan sisa triwulan IV-2017, maka masih terdapat dana cadangan sebesar Rp1,21 triliun untuk penyelesaian lebih dan kurang bayar DBH migas tanpa harus memperhitungkan (memotong) pada penyaluran DBH migas reguler pada 2018.

Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor: 1319K/12/MEM/2018 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Februari 2018, menyatakan harga minyak jenis Arjuna dari Lapangan Banyuurip Bojonegoro, sebesar US$67,06 per barel.

Menurut Herry, harga minyak di daerahnya jauh di atas asumsi APBN 2018 sebesar US$48 per barel, sehingga secara proyeksi penerimaan DBH migas akan mengalami kenaikan. "Kami mengharapkan Menteri Keuangan melakukan perhitungan ulang besaran alokasi DBH migas 2018 mengingat adanya perubahan harga minyak dunia, juga "lifting" (produksi minyak terjual) Bojonegoro," kata Herry. [tar]

Komentar

Embed Widget
x