Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 Juli 2018 | 04:53 WIB
 

Soal Kemudahan Bisnis, Jabar Selangkah di Depan

Oleh : - | Jumat, 20 April 2018 | 02:29 WIB
Soal Kemudahan Bisnis, Jabar Selangkah di Depan
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Bandung - Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk melahirkan kebijakan kemudahan berusaha di wilayah tersebut. Berbagai upaya dilakukan untuk merealisasikan komitmen tersebut.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), menegaskan, komitmen menyangkut kemudahan perizinan dan standar pelayanan kemudahan berusaha, perlu terus dikejar. Salah satu bentuk komitmen dan dukungan dalam rangka kemudahan berusaha, Pemprov Jabar telah menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa menambahkan, beleid tersebut merupakan salah satu upaya penyelarasan kebijakan yang dilakukan Pemprov Jabar setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. "PP ini bertujuan untuk menaikkan peringkat ease of doing business atau kemudahan berusaha di Indonesia yang menitikberatkan pada standarisasi, integrasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempermudah proses perizinan," kata Iwa.

"Selaras dengan PP ini, kami di Pemprov Jabar terus berupaya meningkat kualitas dan kemudahan berusaha," tambah Iwa dalam Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jawa Barat Tahun 2018 di Papandayan Hotel, Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/4/2018).

Kata Iwa, dalam peraturan tersebut terdapat integrasi penerapan sistem perizinan yang dikemas dalam Online Single Submission (OSS). Online Single Submission merupakan integrasi sistem perizinan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta kementerian dan lembaga negara (K/L). "Ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi serta kemudahan berusaha dalam membangun perekonomian," papar Iwa.

"Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan Pergub Nomor 1 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Kepgub tentang Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, sebagai turunan dari Perda," lanjut Iwa.

Kata Iwa, pokok dari kebijakan yang dituangkan dalam Pergub tentang PTSP menegaskan soal pelayanan perizinan yang kewenangannya mutlak di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar. "Termasuk di dalamnya penandatanganan izin yang saat ini sudah menggunakan e-signature untuk percepatan dan penyederhanaan proses kemudahan perizinan," paparnya.

Sesuai arahan Gubernur, kata dia, seluruh dinas terkait penanaman modal dan perizinan, wajib menghindari praktek korupsi dan suap, guna menciptakan iklim kemudahan berusaha yang baik. "Pada akhirnya investasi makin naik dan memberi manfaat bagi para pemohon izin," pungkasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dadang Mohamad, mengatakan, upaya ini mulai membuahkan hasil. Di mana, capaian realisasi investasi berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus mengalami kenaikan tiap tahun.

Pada periode Januari-Desember 2017 bahkan melampaui target yang ditetapkan. "Total realisasi investasi di 27 kabupaten/kota mencapai Rp162,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 297.786 orang dan proyek sebanyak 36.791 proyek," kata Dadang. [ipe]

Komentar

Embed Widget

x