Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 18 Oktober 2018 | 02:38 WIB

Ribuan Warga Way Kanan Tolak Eksekusi Lahan Sawit

Jumat, 20 April 2018 | 16:16 WIB

Berita Terkait

Ribuan Warga Way Kanan Tolak Eksekusi Lahan Sawit
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, BandarLampung - Ribuan warga Kabupaten Way Kanan, Lampung bersama petani plasma menggelar doa bersama, menolak eksekusi lahan perkebunan sawit yang sudah puluhan tahun mereka jadikan sandaran hidup.

Acara yang digelar Rabu (18/4/2018) di Desa Bumiagung ini, diikuti warga dari 27 desa di Kecamatan Bahuga, Bumiagung, Blambangan Umpu, Negeri Agung, Way Bahuga, Provinsi Lampung.

Intinya, mereka ingin mempertahankan pabrik (PT Palm Lampung Persada/PLP) dan lahan inti PLP. Mereka ingin tetap bisa mengolah dan mengelola sawit di areal perkebunan plasma seluas 12 ribu hektar.

Sekretaris 1 KUD Sumber Pangan, Ferry Antosa mengkhawatirkan masalah lahan ini melebar. Eskalasinya bakal terus memanas seperti halnya konflik Mesuji. Di mana, ada pihak-pihak yang memaksakan kehendak dengan mengorbankan rakyat kecil.

"Jumlah lahan plasma 12 ribu hektar, beranggotakan 7.200 anggota dengan keluarga sekitar 20 ribu orang, sangat bergantung kepada pabrik PLP. Apabila terjadi sita eksekusi yang salah, bakal berdampak sosial yang amat dahsyat," ujar Ferry di Way Kanan, Kamis (19/4/2018).

Manajer Kebun PLP, Doddy Djaelani, menjelaskan, pada 1998, PLP menjalin kerja sama berkonsep plasma sawit dengan keluarga orang penting di Jakarta. "Pada 2007 keluarga orang penting itu, minta mengelola sendiri dan disetujui PT PLP. Tahun 2010, perdamaian nota riil antara keluarga tersebut dengan PT PLP (Ronald Wijaya). Disepakati PLP wajib mengukur lahan dan menyertifikatkan lahannya," papar Doddy.

Kemudian, lanjut Doddy, pengukuran terlaksana dengan hasil tanah keluarga seluas 354 hektar. Selanjutnya, kesepakatan diteken bersama dengan berita acara.

Pada 2015, keluarga orang penting tersebut, melalui kuasa hukumnya, menggugat PLP yang putusannya memenangkan PLP. Artinya, gugatan tersebut tidak terbukti. Tak berhenti disitu, keluarga tersebut melakukan gugatan wanprestasi dengan keputusan PLP terbukti.

Tiga tahun berselang, melalui kuasa hukum mengajukan sita eksekusi HGB dan HGU atas lahan milik PT PLP. Di mana tidak ada hubungannya dengan tanah Natar Agung yang berlokasi di Desa Tanjungdalom/Mesir. Sementara, lokasi pabrik dan HGU yang dipersoalkan beerada di Desa Bumiagung.

"Kami tegaskan, objek eksekusi belum jelas. Atau dengan kata lain penggugat tidak mengetahui secara pasti terhadap objek yang dimohonkan eksekusi," tandas Doddy.

Dijelaskan lebih lanjut, objek yang akan dieksekusi hanya berdasarkan peta tanah ploting koordinat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Way Kanan. Di mana, peta tanah ploting tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan tanah yang sah. "Pihak penggugat tidak memiliki atau tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan tanah yang diakui secara hukum," ucapnya.

Saat ini, masyarakat membutuhkan pekerjaan untuk menafkahi keluarga dari perkebunan sawit. Pemerintah diharapkan memperhatikan aspirasi warga Kabupaten Way Kanan. [tar]

Komentar

x