Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 25 Mei 2018 | 23:58 WIB
 

Catatan Dirut Pertamina, Demi Politik atau Bisnis?

Oleh : M Fadil Djailani | Minggu, 22 April 2018 | 05:49 WIB
Catatan Dirut Pertamina, Demi Politik atau Bisnis?
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Elia Massa Manik harus merelakan kursi orang nomer satu di PT Pertamina (Persero) setelah amanatnya diambil dengan hormat.

Keputusan tersebut diambil Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pertamina yang memutuskan menghentikan dengan hormat Elia Massa Manik.

Lantas catatan besar apa yang telah diperbuat oleh pria yang baru memimpin Pertamina selama 13 bulan sejak diangkat pada 16 Maret 2017 lalu?

Pengamat Ekonomi Energy Fahmy Radhi, yang juga mantan anggota Tim (Pembasmi) Mafia Migas, membeberkan kesalahan Elia. Fahmi menyebut Elia selalu menentang kebijakan pemerintah.

"Januari, Jonan (Menteri ESDM) mengumumkan tidak ada kenaikan harga BBM maupun Energy lainnya. Pada saat itu Dirut PLN "sami'na wa ato'na" atau patuh, tapi Elia sempat argumentasi mempertahankan dengan alasan Pertamina akan menanggung potensial loss cukup besar, karena harga minyak dunia sedang tinggi," kata Fahmy dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/4/2018).

Padahal, kata dia, kebijakan pemerintah ketika itu ditujukkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi harga minyak global yang terus naik pada 2018. Sehingga manuver Elia dengan mengurangi Premium di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) di luar daerah BBM penugasan, bisa memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

"Tapi lepas dari tahun politik dan menekan elektabilitas Jokowi, tapi tujuannya untuk menguatkan daya beli dan inflasi. Kalau kemudian Elia menentang, maka menentang kebijakan pemerintah yang sesuai instruksi Presiden," katanya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara mendadak mencopot Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 039/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-anggota Direksi PT Pertamina (Persero).

Dalam surat putusan tersebut Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian implementasi yang komprehensif dan telah disampaikan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Selain itu Dewan Komisaris juga telah menyampaikan pandangannya terkait dengan kondisi Pertamina yang terkini termasuk beberapa kejadian di Balikpapan, proyek kilang dan kondisi keuangan perusahaan.

Komentar

 
x