Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Oktober 2018 | 04:43 WIB

Importir Keluhkan Aturan Wajib Tanam Bawang Putih

Oleh : Indra Hendriana | Kamis, 26 April 2018 | 12:00 WIB

Berita Terkait

Importir Keluhkan Aturan Wajib Tanam Bawang Putih
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) yang mewajibkan importir menanam bawang putih, sebesar 5% dari volume permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) per tahun, dipersoalkan.

Demikian disampaikan oleh Importir bawang putih, Purwani pada saat rapat bersama dengan Komisi IV DPR RI, Dirjen Holtikulra Kementan, dan dari pihak Kemendag.

Purwani mengatakan, bukan soal kewajiban penanaman bawang itu yang menjadi masalah. Melainkan tidak adanya lahan untuk ditanami bawang putih. "Lahan, akan terjadi kanibalisme lahan. Artinya lahan yang produktif diganti menjadj bawang putih, nah sesuai dengan Permentan yang baru 38 tahun 2018 pasal 33 ayat 1 itu semua kan dianjurkan lahan baru, untuk ditanam. Tapi lahan baru kondisi alam di Indonesia ini susah," kata Purwani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Purwani mengungkapkan, bahwa pihaknnya sudah pernah tanam bawang. Namun, kendala utama adalah tidak adanya lahan yang untuk ditanami. "Di Bondowoso, saya tanya bibit impor, katanya bisa. Saya kirim bibit 8 ton ditanam hanya 8 hektar. Sisanya tidak ditanam sampai bibitnya kempes," ujar dia.

Kemudian, dia diberikan lagi lokasi yang lain. "Ternyata lokasi yang dikasih di lereng Gunung Argopura, saya musti naik sepeda motor untuk ke sana," ujar dia.

Bukan hanya tempat itu, pihaknya juga sempat ke daerah Kintamani. Disana malah dirinya ditolak oleh petani setempat. "Bu pulang saja disini kami tanam kentang ngapain beralih ke bawang putih," ujar dia menirukan pernyataan petani.

Ketua Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia (APBPI), Piko Nyoto mengatakan, pihaknya selama ini serius menanam bibit bawang putih. Ia menampik tudingan importir bawang putih berada di balik melambungnya harga komoditi tersebut. ada.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah menyediakan lahan dan bibit bawang putih. Sebab, hal itu menjadi kewajiban pemerintah. "Apa yang diwajibkan pada importir menanam 5 persen kuota itu pemerintah harus mempermudah penyediaan sarana dan prasarana," kata Viva.

Menurut dia, apabila para importir tidak bisa memenuhi hal itu, maka sudah sepantasnya tidak diberikan RIPH. "Kalau ada importir yang memenuhi kewajiban nanti jangan diloloskan RIPH," kata dia.

Ketua Komisi IV DPR, Edhi Prabowo mempertanyakan, mengapa bawang putih selalu impor, dan harganya melambung menjelang hari besar. DPR saat ini, tengah membangun sistem yang akan membedakan mana pelaku pasar yang melakukan penjualan secara benar, dan mana yang memainkan harga dan pasokan.

Kementerian Pertanian membuat Permentan No. 16/2016, para importir bawang putih diwajibkan melakukan pengembangan penanaman bawang putih dalam negeri dengan ketentuan bisa menghasilkan 5% dari volume permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) per tahun.

Apabila importir tidak memenuhi hal itu, maka surat persetujuan impor (SPI) tidak akan diberikan kepada importir tersebut. Penanaman benih bawang putih oleh importir diharapkan bisa mendukung setidaknya 50% kebutuhan bawang putih dalam negeri pada 2019.

Adapun total lahan bawang putih Indonesia di 2017 diperkirakan mencapai 5.143 hektar. Terdiri dari 1.020 hektar kewajiban importir, 1.723 hektar dari APBN Perubahan, 2.200 hektar lahan swadaya masyarakat, dan 200 hektar lahan yang dibuka di awal tahun dibiayai APBN.

Tahun ini, dilakukan penanaman di lahan dengan seluas 12.000 hektar. Terdiri dari 5.580 hektar kewajiban importir (sisa RIPH 2017 dan RIPH 2018), ditambah 7 ribu hektar yang dibiayai APBN.[ipe]

Komentar

x