Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 23 Juni 2018 | 09:24 WIB
 

Jokowi Tagih Laporan Pengelolaan Dana Haji

Oleh : Wahid Ma'ruf | Kamis, 26 April 2018 | 15:17 WIB
Jokowi Tagih Laporan Pengelolaan Dana Haji
Presiden Joko Widodo (Jokowi) - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Bogor - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ingin mendapatkan laporan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait kepercayaan yang telah diberikan kepada umat, mengenai dana yang ada.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa mengenai pengelolaan keuangan haji ini ingin transparan dan akuntabel. Pada 11 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Tentu saja kita ingin yang transparan, yang akuntabel dan ini juga sangat penting dalam mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ada," jelas Presiden mengawali Rapat Terbatas (ratas) mengenai Pengelolaan Dana Haji, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4/2018) seperti mengutip setkab.go.id.

Disebutkan dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2017 itu, BPKH merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpres Nomor 110 Tahun 2017 bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama).

Beberapa pejabat negara yang hadir dalam ratas dana haji antara lain Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Kepala BKPM Thomas Lembong, Waseskab Ratih Nurdiati, dan Anggota BPKH.

Komentar

 
x