Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 21 Oktober 2018 | 22:50 WIB

Aktivis 98: Pekerja Asing Bukan Kesalahan Jokowi

Oleh : Indra Hendriana | Kamis, 26 April 2018 | 22:20 WIB

Berita Terkait

Aktivis 98: Pekerja Asing Bukan Kesalahan Jokowi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Aktivis Nasional (PENA) 98, Adian Napitupulu - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Aktivis Nasional (PENA) 98, Adian Napitupulu, mempertanyakan pandangan sejumlah pihak yang menimpakan masalah tenaga kerja asing kepada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Jika ada yang menyatakan banyak tenaga kerja asing di Indonesia karena pemerintah Jokowi, kami punya kepentingan untuk luruskan," kata Adian di Graha PENA 98, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Adian menegaskan, masalah tenaga kerja asing yang mengemuka belakangan ini, bukan buah dari kebijakan Jokowi. Melainkan karena pemerintahan sebelumnya, khususnya era orde baru (Orba). "Artinya, ini tidak berdiri sendiri, tenaga kerja asing hari ini, itu bom waktu yang ditinggalkan Soeharto dan Orba. Karena itu buah dari perjanjian-perjanjian yang mereka buat 22, 23, dan 24 tahun yang lalu," kata anggota DPR Komisi VII DPR ini.

"Beberapa hal dimanpulasi, misalnya tenaga kerja asing, orang hanya melihat tenaga kerja asing hari ini tanpa menyadari sebagai buah dari perjanjian Indonesia tahun 97, 99 untuk tunduk pada pasar bebas MEA, AFTA, ACFTA, dan sebagainya," lanjut Adian.

Karena itu, lanjut Adian, siapapun pemerintahannya, harus tunduk pada perjanjian yang telah diteken puluhan tahun tersebut. Kecuali, bangsa Indonesia mempunyai sikap melawan sejumlah perjanjian internsional. Namun langkah tersebut cukup beresiko dan bisa merugikan pemerintah Indonesia.

"Kita bisa dieliminir dunia internasional. Ini sulit untuk dicegah. Melawan seluruh perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat dengan konsekuensi kita bisa saja jadi musuh dunia internasional, terisolir, tereliminir, dapat sanksi-sanksi dari dunia internasional. Bagimana pun juga sebagai sebuah negara, kita sudah terlibat perjanjian pasar bebas," ujarnya.

Adapun yang paling memungkinkan saat ini, lanjut Adian, adalah memperlambat atau menghambat pasar bebas seperti yang telah dilakukan Presiden Jokowi dengan menerbitkan peraturan presiden (Perpres). "Perpres yang dikeluarkan Jokowi kemarin sebagai upaya memperlambat menuju pasar bebas," ujarnya.

"Kalau kemudian ada tokoh politik nyatakan tenaga kerja asing ini adalah buah kebijakan Jokowi, saya minta mereka belajar sejarah lagi, mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu," tambah Adian. [ipe]

Komentar

x