Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 23 Mei 2018 | 19:39 WIB
 

Komisi VII DPR Minta Evaluasi Tahura Poboya

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 27 April 2018 | 00:39 WIB
Komisi VII DPR Minta Evaluasi Tahura Poboya
Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menilai, Taman Hutan Raya (Tahura) Poboya, Kota Palu tidak berperan atau berfungsi sebagaimana mestinya. Alasannya, kawasan hutannya saat ini menciut.

"Kawasan Tahura Poboya tersebut sudah tidak layak lagi disebut sebagai taman hutan raya karena ternyata hutannya sudah tidak ada. Disebut Tahura tapi tidak ada hutan," ungkap Gus Irawan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Dia menjelaskan, dalam diskusi soal lokasi Tahura, ada wacaba untuk memindahkan tempat lain. Masalah ini akan dibahas dengan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola. "Nanti kita lihat apakah akan ada penciutan luasan lahan atau sekalian direkolasi karena sudah tidak layak lagi disebut Tahura," ujar politisi Golkar ini.

Sebagian lahan Tahura, kata Gus Irawan, memang masuk dalam kawasan izin usaha penambangan (IUP) emas. Sehingga penciutan menjadi sesuatu hal yang wajar. Pemindahan Tahura bisa mengoptimalkan upaya penambangan.

Sebanyak 11 anggota Komisi VII DPR berkunjung ke Palu, Rabu (24/4/2018), untuk melihat lokasi penambangan emas Poboya dan Tahura serta bertemu dengan gubernur untuk membahas berbagai persoalan di kawasan penambangan dan Tahura itu.

Terhadap upaya penambangan, legislator ini, mengingatkan semua pihak, terutama para penambang, untuk pemanfaatan dan mengolah potensi emas di lokasi penambangan Poboya, Kota Palu, dengan cara-cara yang ramah lingkungan. "Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada tekhnologi ramah lingkungan yang dapat dimanfaafkan penambang," kata Gus Irawan.

Gus Irawan dan tim, mengaku pihaknya tidak menemukan adanya penggunaan zat kimia merkuri dalam kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut. Tetapi, dia mengaku akan mencarikan solusi agar masyarakat di sekitar dapat menambang, namun tidak dengan menggunakan bahan berbahaya. Meski kini yang digunakan sianida, bahan kimia ini juga masih termasuk berbahaya.

Sebelumnya, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola menyatakan sepakat dengan Komisi VII DPR. Bahwa kegiatan penambangan harus ramah lingkungan. Longki menyebut, saat ini, kegiatan penambangan di lokasi Poboya, tidak menggunakan zst kimia merkuri.

Ditegaskan, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi larangan penggunaan merkuri dalam penambangan emas di Poboya. "Alhamdulillah, sampai saat ini kalau boleh saya katakan bahwa tidak ada lagi penggunaan merkuri. Kalau sianida mungkin ada untuk perendaman," diakui Longki. [ipe]


Komentar

 
x