Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 25 Mei 2018 | 23:55 WIB
 

DPR Dukung Pemprov Sulteng Relokasi Tahura Poboya

Oleh : - | Sabtu, 5 Mei 2018 | 05:05 WIB
DPR Dukung Pemprov Sulteng Relokasi Tahura Poboya
Anggota Komisi VII DPR, Ihwan Datu Adam - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Ihwan Datu Adam mendukung inisitaif Pemprov Sulawesi Tengah untuk merelokasi Taman Hutan Raya (Tahura) Poboya Palu yang dinilai sudah tidak layak.

"Tahura Poboya sudah tidak layak lagi apa yang harus dipertahankan seperti itu," kata Ihwan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Ihwan mengaku telah melakukan pemantauan langsung ke lokasi terkait kondisi terbaru Tahura Poboya bersama salah satu pimpinan Komisi VII DPR pada April 2018. Saat kunjungan itu, Ihwan mengungkapkan masyarakat sekitar sempat menghadang rombongan yang dikira akan menutup aktivitas pertambangan di sekitar Tahuran Poboya.

Dia bilang, seteleh rombongan DPR menjelaskan maksud dan tujuan datang ke Tahura Poboya, masyarakat bisa menerima. Bahwa para legislator itu ingin melihat langsung kondisi taman hutan raya itu.

Diungkapkan politisi Partai Demokrat itu, kondisi Tahura Poboya memang sudah tidak layak, sehingga perlu dicarikan solusi dengan mengakomodir masyarakat setempat dan seluruh komponen.

Ihwan menjelaskan pemerintah daerah setempat dan pemangku kepentingan lainnya harus duduk bersama dengan masyarakat guna memisahkan kawasan yang masuk tahura dan pertambangan.

Pemerintah daerah juga harus memberikan izin pertambangan secara legal dan pengawasan sesuai aturan guna menambah pendapatan daerah. "Harus duduk bersama pemda harus melaporkan yang sebenarnya karena sudah Tahura Poboya sudah tidak layak artinya harus digeser cari lokasi lain sehingga ada solusi di sana," ujar Ihwan.

Sementara, Gubernur Sulewasi Tengah, Longki Djanggola menjelaskan, sejumlah kawasan di Poboya masuk kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah. Kawasan konservasi itu awalnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 461/Kpts-II/1995 yang berisi perihal perubahan fungsi cagar alam Poboya seluas 1.000 hektar, Hutan Lindung Paneki seluas 7.000 hektar dan Lokasi PPN XXX 1990 seluas 100 hektar, menjadi Tahura diberi nama sementara Taman Hutan Raya Palu.

Pada 1997, terbit Keputusan Gubernur Nomor: 522.4/233/Kanhut/1997, tertanggal 19 Mei 1997 tentang penetapan luasannya sebesar 7.128 hektare yang dikuatkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 24/Kpts-II/1999 tertanggal 29 Januari 1999.

Pada Blok I Poboya menurut Longki tidak kurang dari 25.000 hektar milik salah satu perusahaan sedangkan luas lahan yang bersinggungan dengan Tahura sekitar 5.000 hektar. Dari luas itu sekira 2.600 hektare dipastikan mengandung deposit emas dengan cadangan sebanyak sejuta ton hingga delapan tahun mendatang. Kemudian, masyarakat lokal diupayakan memiliki hak ulayat.

Terkait adanya masyarakat yang bersikukuh menambang secara tradisional, Longki menyebutkan lantaran masyarakat tersebut hanya mengandalkan penghidupan dari kegiatan menambang. "Olehnya pemda akan membina mereka sesuai dengan tata cara menambang yang aman tanpa mengesampingkan haknya," ucap Longki. [tar]

Komentar

 
x