Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Oktober 2018 | 06:45 WIB

Sri Minta KPK Usut Tuntas Jangan Berhenti di YP

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 8 Mei 2018 | 04:09 WIB

Berita Terkait

Sri Minta KPK Usut Tuntas Jangan Berhenti di YP
Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati meminta KPK tak setengah hati dalam membongkar praktik suap di kementerian keuangan. Jangan berhenti kasus Yaya Purnomo (YP) saja.

Sri Mulyani meminta penyidik KPK untuk mengungkap tuntas kasus yang menjerat Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.

"Kami setuju dengan dilakukan KPK bahkan mendukung KPK. Jadi kami berhapa KPK bisa indentidikais apakah dia bergerak sendiri, apakah sell satu organisais di dalam kemenkeu atau di luar," kata Sri Mulyani kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Sri Mulyani menegaskan, apabila tindakan yang dilakukan Yaya bersama pihak lain terbukti melanggar hukum, KPK diharapkan bertindak tegas. Sebab, perilaku YP telah mencoreng kredibilitas Kemenkeu yang selama ini sudah dibangun Sri Mulyani

"Saya berharap, yang terkena dan terlibat bisa sehgera ditindak, baik dia. Ini adalah kriminal. Lakukan tindakan hukum, kalau melanggar ASN kami tanpa segan dan cepat menindak," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani, mengingatkan seluruh jajaran kemenkeu untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum, seperti dilakukan YP. Di mana, pengurusan anggaran mulai dari penyusunan hingga pelaksanaannya, sangat rawan disalahgunakan. "Kami semua paham sebagai pihak yang mengelola keuangan negara, bahwa integritas dan profesionalita kita terus-menerus diuji. Ok, kami akan memperkuat," ujar dia.

Sri Mulyani meminta KPK untuk membuka secara terang benderang modus percaloan anggaran yang menyeret anak buahnya itu. "Karena ini bisa bantu kami secara cepat dan akuat (dalam tangani masalah)," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani minta kepada seluruh jajaran kemenkeu untuk melakukan evaluasi, serta meneliti kembali seluruh prosedur dalam penyusunan dan pelaksaanaan APBN. Sebab, seperti disampaikan KPK, YP menjadi calo anggaran dengan spekulasi bisa mengatur APBNP 2018.

"Ini berarti sudah ada suatu ritme dan modus yang di lihat bahwa di dalam pengurusan anggaran atau kalau ada APBNP, maka muncul lahan kemudian transaksi dan kolusi," kata dia.

Sri Mulyani berjanji untuk memperkuat jajaran Kemenkeu dalam menjalankan transparansi pengelolaan APBN. Mulai dari penyusunan awal, baik saat pembahasan antara Kemenkeu, Bappenas dan K/L. Dari sisi penetapan transfer ke daerah, formulasi maupun proposal.

Seperti diketahui, penangkapan Yaya bersama Anggota Komisi XI DPR asal Partai Demokrat, Amin Santono, diduga ingin memasukkan proyek dalam RAPBN-P 2018. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat malam (4/5/2018), KPK juga menangkap dua orang swasta yakni Eka Kamaluddin dan Ahmad Ghiast.

Diamankan barang bukti berupa uang cash sebesar Rp500 juta. Diduga, uang ini merupakan setoran awal (commitmen fee) sebesar 7% dari dua proyek di Pemkab Sumedang senilai Rp25 miliar.

Salah satu proyek itu berasal dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai Rp 4 miliar. Proyek lainnya berasal dari Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp 21,850 miliar.

Dalam kasus ini penyidik KPK mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana, antara lain logam mulia berbentuk emas seberat 1,9 kilogram, uang tunai sebesar Rp 1,84 miliar. KPK juga mengamankan uang SGD 63.000 dan US$ 12.500. [ipe]


Komentar

x