Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 15 Desember 2018 | 06:07 WIB

RI Dorong Kesetaraan Gender Hadapi Perubahan Iklim

Rabu, 9 Mei 2018 | 13:59 WIB

Berita Terkait

RI Dorong Kesetaraan Gender Hadapi Perubahan Iklim
(Foto: kemenpppa.go.id)

INILAHCOM, Jakarta - Perundingan tentangGenderdanClimate Changeberkembang dinamis selama penyelenggaraanBonn Climate Change Conference. Bagi Indonesia, isu ini sangat penting apalagi Indonesia telah terdepan memberikan contoh-contoh penerapannya di Tanah Air mulai dari regulasi,policysampai aksi.

Indonesia secara aktif turut mengawal pembahasan gender denganlead negotiatordan tim gender yang berasal dari Kemenko Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Dr Nur Masripatin selaku Ketua Delegasi mengajak tim negosiasi isu ini untuk memulai memikirkan roadmap pembahasan di meja perundingan agar dapat masuk menjadi salah satu elemenParis Rules Book. "Kita masih ada waktu pada minggu kedua untuk mengajak negara lain mencari celah agar isu ini benar-benar bagian integral dariParis Agreement Work Program," kata Nur Masripatin, kemarin.

Pembahasan isu ini sebagai tindaklanjut dari Hasil COP tahun lalu tentang Rencana Aksi Gender (RAG) padaBonn Climate Change Conference. Pada perundingan SBI-48 diselenggarakan serangkaian kegiatan untuk memastikan gender menjadi arusutama dalam negosiasi dan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Dialog dengan Badan-badan kerja UNFCCC pada 5 Mei 2018, kembali menegaskan bahwa semuaChairatau yang mewakili badan-badan kerja yang hadir menjamin bahwa pertimbangan aspek gender sudah terstruktur dan terformulasi secara komprehensif. Aspek tersebut mulai dari ketersediaan data terpilah, dan pengintegrasian dalam seluruh aspek pembangunan. Selanjutnya, keterlibatan laki-laki, perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki dalam proses perencanaan pembangunan dan sebagai agen perubahan.

"Salah satu yang disepakati bahwa perspektif gender bukan hanya memperhatikan keterlibatan perempuan, namun juga mendorong partisipasi laki-laki untuk memahami pentingnya membicarakan gender dalam seluruh proses pembangunan," ujar Nur Masripatin.

Sejalan dengan dinamika perundingan di Bonn, di tanah air telah banyak penerapannya termasukkebijakan PUG secara nasional melalui INPRES 9 Tahun 2000. Kemudian, secara operasional dituangkan dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 serta Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada tahun 2012.

Valentina Gintings, selaku Lead Negosiator Gender dan Climate Change mengatakan pelaksanaan PUG dan PPRG telah melembaga melalui sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional dan daerah, termasuk dalam bidang lingkungan dan pengendalian perubahan iklim. "Hampir seluruh kementerian/lembaga (KL) telah memiliki Kelompok Kerja PUG dan Fokal Poin Gender di setiap unit kerja," ujar Valentina.[*]

Komentar

x