Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 Agustus 2018 | 04:42 WIB

LPEM FEB-UI: Sistem GPN Banyak Kelemahan

Oleh : - | Sabtu, 12 Mei 2018 | 08:09 WIB
LPEM FEB-UI: Sistem GPN Banyak Kelemahan
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Awal Mei ini, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Ternyata, sistem ini banyak kelemahan yang merugikan perbankan.

Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Jakarta, Sabtu (12/5/2018), penerapan GPN cenderung merugikan kalangan industri pembayaran. Lantaran masih banyak kelemahan.

"Pada dasarnya kami menyambut baik penyelenggaraan GPN ini yang menandakan suatu kemajuan pada upaya pemerintah untuk lebih bergiat memindahkan sistem transaksi tunai menjadi nontunai. Namun, ada beberapa hal yang menurut kajian LPEM FEB UI masih perlu diperbaiki dalam penyelenggaraannya, agar kebijakan ini tidak lantas menghambat kinerja industri pembayaran di Indonesia, dan sekaligus memberikan keuntungan maksimal bagi nasabah," ujar Chaikal Nuryakin, salah satu peneliti LPEM FEB UI yang terlibat aktif dalam menyusun hasil kajian ini.

Lalu apa hasilnya? Pertama, dari aspek tarif, GPN akan menurunkan biaya merchant discount rate atau MDR yang dibayarkan merchant secara agregat sebesar Rp830 miliar, atau 47% per tahun.

Hal ini, kata Chaikal, dinilai akan mendorong lebih banyak terjadinya transaksi nontunai. Namun di sisi lain, penurunan MDR berpotensi menggerus penerimaan bank hingga 77% (bank issuer) dan 20% (bank acquirer).

Akibatnya, menurut Chaikal, dorongan bagi bank issuer untuk berinovasi pada produk kartu debit dan bank acquirer untuk mengakusisi lebih banyak merchant terancam menurun.

Kedua, potensi inefisiensi biaya akibat nasabah yang diwajibkan untuk memiliki kartu debit berlogo GPN. Bagi bank issuer, pencetakan kartu baru akan memunculkan kemungkinan melonjaknya biaya operasional hingga Rp585 miliar dalam 4 tahun ke depan.

Namun, semakin banyaknya kartu yang beredar belum dapat dilihat sebagai solusi efektif. Adanya kewajiban kepemilikan minimal satu kartu GPN untuk setiap nasabah, berdampak kepada terbitnya 22,5 juta kartu debit GPN yang tidak digunakan nasabah, atau dormant karena tidak dianggap kompatibel. "Terutama untuk kebutuhan transaksi di luar negeri dan transaksi daring (e-commerce)," paparnya.

Yang tidak dapat dihindari, munculnya biaya administrasi yang akan dibebankan kepada nasabah untuk kepemilikan kartu tambahan tersebut. Diperkirakan, secara total ada tambahan biaya administrasi Rp163 miliar per bulan, atau jika diakumulasikan menjadi Rp1,96 triliun per tahun.

"Bagi nasabah yang melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun pembelanjaan daring, penggunaan kartu berlogo GPN mungkin akan kurang menarik karena terbatasnya akses pembayaran jika dibandingkan dengan kartu berlogo internasional yang sudah mereka miliki," ujar Dono Iskandar, peneliti LPEM, anggota tim penyusun hasil kajian ini.

"Hal ini perlu disikapi dengan baik, agar pencetakan kartu berlogo GPN tetap dapat digunakan secara maksimal oleh nasabah, dan bukan sekadar pemenuhan kewajiban atas kepemilikan minimal satu kartu berlogo GPN yang ditetapkan pemerintah," lanjut Dono.

Desain GPN dibangun di atas empat lembaga switching domestik yang berbeda, dinilai menghambat optimalisasi sistem pembayaran karena mendesak kebutuhan interoperabilitas dan interkoneksi.

Padahal, switching merupakan industri dengan fixed cost yang besar sehingga memerlukan skala ekonomi yang optimal, agar bisa beroperasi efisien. Studi kasus di sejumlah negara menunjukkan bahwa negara perlu menggelontorkan biaya investasi hingga Rp675 miliar untuk membuat sistem pembayaran nasional seperti GPN.

Pemrosesan melalui lembaga switching domestik dikhawatirkan meningkatkan potensi terjadinya fraud, hacking, dan disrupsi terhadap infrastrukttur GPN, mengingat kebanyakan lembaga switching tersebut sebelumnya hanya merupakan penyelenggara jasa switching untuk jaringan ATM.

Rekomendari LPEM FEB-UI
Menimbang hal-hal tersebut, LPEM merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan optimalisasi sistem pembayaran di bawah GPN. Pertama, konsolidasi perusahaan switching domestik menjadi satu entitas yang dimiliki bersama oleh perbankan nasional.

Hal ini bertujuan untuk mempermudah interoperabilitas dan interkoneksi, mendukung pengembangan inovasi, dan menjaga keberlanjutan industri sistem pembayaran.Kedua, pemberlakuan kebijakan opt out kepemilikan kartu berlogo GPN bagi nasabah yang tidak memerlukannya dalam rangka mengeliminasi inefisiensi dari kartu dormant dan biaya administrasi
berlebih.

Kebijakan ini diperkirakan dapat menurunkan biaya administrasi sebesar Rp40 miliar per bulan atau Rp480 miliar per tahun. Terkait instrumentasi, LPEM merekomendasikan agar penerapan GPN tidak hanya berbasis kartu tapi juga berbasis peladen (server) sesuai perkembangan teknologi.

"Kami menilai perlu adanya peninjauan ulang terhadap kewajiban pemrosesan seluruh transaksi domestik melalui GPN. Penerapan GPN akan membawa berbagai dampak positif bagi sistem pembayaran di Indonesia namun belum optimal dari segi efisiensi, perlindungan konsumen, dan kompetisi, serta tidak sejalan dengan praktik internasional," papar Ashintya Damayati, anggota tim LPEM UI. [ipe]

Komentar

x