Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 14 November 2018 | 04:26 WIB

Menunggu Debat Utang Sri Mulyani Vs Rizal Ramli

Senin, 14 Mei 2018 | 06:09 WIB

Berita Terkait

Menunggu Debat Utang Sri Mulyani Vs Rizal Ramli
Rizal Ramli dan Sri Mulyani - (Foto: Riset)

INILAHCOM, Jakarta - Bicara adalah satu hal. Sedangkan berbuat adalah hal lain. Sayangnya, perbuatan acapkali bertentangan dengan perkataan. Untuk orang seperti layak diberi stempel omdo alias omong doang

Dalam acara Welcoming Alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan(LPDP) di Jakarta, Senin malam (7/5/2018), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak takut ditantang berdebat. Ini adalah bicara.

Bagaimana praktiknya? Hingga kini, dia tidak (berani) melayani tantangan debat terbuka yang disampaikan ekonom senior Rizal Ramli. Padahal, Menko Ekuin dan Menkeu era Gus Dur itu, hanya menyambut tantangan yang dilontarkan Presiden Jokowi, agar pihak-pihak yang selalu mengkritisi utang luar negeri adu data dan argumen dengan Menkeu Sri.

Sri dan anak buahnya di Kemenkeu, boleh saja berdalih ini-itu untuk menghindar dari debat soal utang Indonesia. Pastinya, data Bank Indonesia (BI), menunjukkan, sampai Februari 2018, Utang Luar Negeri (ULN) mencapai US$352,2 miliar. Dengan kurs Rp14.036/US$, maka utang itu senilai Rp4.943 triliun lebih. Hampir Rp5.000 triliun!

Nah, kalau menkeu dan para pemujanya ngotot berpendapat angka utang yang hampir Rp5.000 triliun itu, masih tetap aman dan tidak masalah, maka benar-benar sulit membuat kelompok ini menyadari betapa sudah gawatnya utang Indonesia.

Seperti biasa, mereka menjadikan rasio utang dan Produk domestik Bruto (PDB) yang angkanya masih jauh dari 60% sebagai senjata pembenaran. Menunjukkan sikap ngeyel bin ndableg.

Padahal, kalangan ekonom jujur sudah lama mengkritisi, bahwa menisbahkan utang dengan PDB bukan cuma tidak pas, namun menyesatkan.

Semestinya, mengukur utang harus dinisbatkan dengan kemampuan sebuah negara dalam membayar utang, atau debt to service ratio (DSR). Sayangnya, ya itu tadi, Sri dan para pendukungnya lebih suka menggunakan patokan versi junjungan asing yang melenakan dan menyesatkan.

Bagaimana tidak melenakan, kalau setiap saat, benak rakyat dipompa dengan anggapan bahwa utang masih aman, karena rasionnya masih jauh dari 60% PDB? Tanpa disadari, tahu-tahu Indonesia sudah masuk debt trap, sehingga harus gali lubang tutup jurang.

Tapi sudahlah, memang begitu karakteristik para penganut dan pejuang neolib. Buat mereka, apa saja yang tidak senada apalagi bertabrakan dengan keinginan dan kepentingan IMF dan Bank Dunia, layak ditolak mentah-mentah. Tak peduli, kepentingan dan keinginan asing sangat merugikan bangsa dan rakyatnya sendiri.

Prudent dari Hong Kong
Mantan petinggi IMF dan Bank Dunia itu, juga berulang-ulang mengklaim, pemerintah telah mengelola utang dengan prudent. Agar anggaran bisa terjaga kesinambungannya.

Prudent apanya, kalau sejumlah indikator penting justru negatif?
BPS melaporkan, sejak Desember 2017 hingga Februari 2018, neraca neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit.

Kalau dalam dunia sepak boleh, defisit kali ini mencetak hat-trick. Pada Februari defisitnya sebesar US$11 juta. Lalu, Desember 2017 dan Januari 2018, masing-masing defisit US$756 juta dan US$220 juta. Jika diakumulasi, maka hat-trick defisit neraca perdagangan sudah menembus US$1,1 miliar dolar AS. Top, kan? Lalu, apanya yang prudent? Prudent dari Hong Kong?!

Keseimbangan primer di APBN dalam beberapa tahun terakhir pun selalu defisit. Pada APBN 2018 dipatok defisit Rp87,3 triliun. Jangan tanya lagi defisit volume APBN yang memang langganan dari tahun ke tahun.

Tahun ini, defisit anggaran mencapai Rp325,9 triliun. Saking rajinnya bikin defisit APBBN, hingga tak berlebihan ada julukan Madam Defisit.

Lalu, berkesinambungan seperti apa yang Sri maksudkan? Sustain untuk terus bayar cicilan pokok dan bunga utang? Pada 2018, Pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp637,8 triliun untuk bayar utang.
Jumlah itu terdiri dari pembayaran bunga utang Rp238,6 trilliun, dan cicilan pokok utang Rp399,2 triliun. Angka ini jauh di atas anggaran untuk pendidikan yang Rp444,1 triliun dan infrastruktur yang amat dibangga-banggakan, sebesar Rp410,7 triliun.

Lazimnya penganut neolib, tidak mengherankan kalau potret APBN menempatkan prinsip creditors first. Perkara untuk itu rakyat harus terus diperas dengan bermacam pajak dan dicekik lewat kenaikan berbagai harga, itu soal lain. Itu sih DL, alias derita loe!

Jurus Ngeles
Yang lebih menyedihkan, Menkeu yang konon terbaik di Asia dan menteri terbaik sedunia itu, justru minta tolong kepada lulusan program LPDP. Untuk menutupi keengganan untuk berdebat, dia menggunakan diksi yang hebat-hebat.

"Karena anda sudah pasca sarjana, maka anda memiliki tanggung jawab luar biasa besar. Saya ingin menantang anda untuk bersuara, give your voice of reason. Tidak ada yang saya takuti, yang saya takuti adalah cara berpikir terutama generasi muda yang tidak mampu berpikir terbuka," ujar Sri di hadapan anak-anak itu dengan gagah.

Hehehe Sungguh suatu jurus ngeles alias berkelit yang ampuh dan dahsyat. Dalam hal merangkai kata-kata, perempuan yang namanya disebut-sebut dalam persidangan skandal Bank Century ini memang dikenal jagoan.

Pada konteks ini, ngelesnya tadi bahkan membuahkan dua hasil sekaligus. Pertama, dia merasa bisa lolos dan tidak perlu berdebat secara terbuka soal utang luar negeri yang dia buat.

Kedua, dia bisa membius dan memerintahkan anak-anak baru lulus tadi menjadi juru bicara sekaligus pembelanya menghadapi pihak-pihak yang mempersoalkan utang Indonesia.

Singkat kata, pada perkara debat utang, Sri sepertinya sadar betul bahwa dia mengalami apa yang disebut maju kena mundur kena. Nekat maju, dia bakal ketahuan rajin menimbun utang dalam jumlah amat mengerikan.

Dia juga bakal ketahuan kalau utang-utang yang dicetaknya berbunga supermahal sehingga amat membebani APBN, membebani negara dan rakyat Indonesia.

Kalau nekat berdebat, dia juga akan ketahuan selama ini meninabobokan publik dengan data yang tidak lengkap dan bermacam dalih, bahwa utang Indonesia masih tetap aman. Jadi, mari terus berutang!

Di sisi lain, kalau dia mundur atau menolak, sama saja artinya melawan perintah bosnya, Presiden Jokowi. Pasalnya, Jokowi dengan pe-de sudah melayangkan tantangan terbuka kepada siapa saja untuk adu argumen dan adu data dengan Menkeunya. Tantangan itu sekaligus menunjukkan posisi Presiden, bahwa dia sangat bangga punya Menkeu hebat.

Tapi sampai di sini, ada satu hal yang membuat saya gagal paham. Kok bisa ya, Menkeu tidak melaksanakan perintah Presiden? Yang lebih mengherankan lagi, kok bisa Presiden adem-ayem saja perintahnya tidak dilaksanakan bawahannya.

Buktinya, sampai sekarang Jokowi tidak kunjung mengeluarkan pernyataan yang eksplisit memerintahkan Menkeunya menyambut tantangan debat yang dia picu.

Bukan itu saja. Penolakan atas perintah itu sejatinya juga mempermalukan Presiden. Ibaratnya, Jokowi sudah sesumbar punya jagoan bagus, sakti mandraguna, yang siap menghadapi siapa pun lawan.

Namun begitu ada lawan yang menyambut tantangan, eh si jagoan yang dibangga-banggakan sudah keok sebelum bertanding. Tapi, lagi-lagi memang aneh. Sudah perintah ditentang bahkan dipermalukan, kok presiden anteng-anteng saja. [ipe]

Penulis: Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Komentar

x