Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Oktober 2018 | 06:45 WIB

Poktan NTB Curhat Program Swasembada Bawang Putih

Selasa, 15 Mei 2018 | 05:19 WIB

Berita Terkait

Poktan NTB Curhat Program Swasembada Bawang Putih
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Lombok - Kelompok Tani (Poktan) di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengeluhkan program swasembada bawang putih di 2021.

Ahmadi, Ketua Poktan Montong Mentagi di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Senin (14/5/2018), menyampaikan rasa kecewa karena pemerintah tak serius melaksanakan maupun mengawasi program swasembada bawang putih.

"Kita bisa lihat dari realisasi program tahun 2017 kemarin, banyak sekali bentuk penyimpangan di lapangan. Itu bisa terjadi karena lemahnya kontrol dari pemerintah," kata Ahmadi.

Dalam perjalanan ekonominya sebagai salah satu kelompok tani bawang putih, Ahmadi mengungkapkan, terdapat 11 importir (pelaku usaha) yang melaksanakan wajib tanam 5% dari kuota impor, masuk ke Kecamatan Sembalun.

Ke-11 importir di Kecamatan Sembalun di tahun 2017, diketahuinya berdasarkan aturan baru yang telah dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan). Aturan tersebut tertuang dalam Permentan Nomor 38/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Namun Ahmadi melihat, keberadaan 11 importir di tengah masyarakat petani Sembalun, belum dapat menunjukkan upaya perbaikan kualitas maupun kuantitas produksi bawang putih. "Masalahnya kualitas bibit impor yang mereka tawarkan ini jauh dibawah kualitas benih lokal yang kita punya. Makanya kita tolak," ujarnya.

Titik persoalannya, sambung Ahmadi, bukan kepada 11 importir yang melaksanakan wajib tanam 5% di Kecamatan Sembalun. Melainkan realisasi APBN-P 2017 oleh PT Pertani.

"Sesungguhnya bagi kami akar dan titik permasalahannya bukan di benih impor itu, tapi yang dari APBN-P 2017 itu permasalahannya. Kalau benih impor itu tidak kita permasalahkan, kita bisa panen, walaupun hasilnya tidak begitu maksimal, karena benih itu butuh adaptasi" ucap Ahmadi.

Pada 2017, jelasnya, masyarakat petani menerima kabar bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp100 miliar untuk menyerap benih bawang putih lokal di wilayah Sembalun.

Dana yang ditarik dari APBN-P 2017, diberikan kepada salah satu BUMN yang ditunjuk sebagai penangkar benih bawang putih lokal, yakni PT Pertani.
Melalui salah seorang oknum perpanjangan tangan PT Pertani yang ada di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, benih bawang putih lokal yang terkumpul hanya mencapai 350 Ton dari kuota target 1.500 ton.

Sebanyak 350 ton benih bawang putih lokal tersebut dibeli oleh pihak penangkar senilai Rp30 miliar. Karena itu sisa dana APBN-P 2017, sebesar Rp70 miliar dikembalikan ke negara.

"Pemerintah (PT Pertani) waktu itu mau membeli benih 1.500 Ton, tapi tidak ada benih sebanyak itu disini, jadi yang hanya tercover sebanyak 350 Ton. Makanya lebih banyak uang yang kembali ke negara," ujarnya.

Keterbatasan benih bawang putih lokal di Sembalun turut berimbas pada 11 importir yang ingin melaksanakan kewajibannya menanam 5 persen dari besar kuota impornya.

Masyarakat yang sempat mendapatkan tawaran untuk menanam benih bawang putih impor, menolak karena dari segi kualitas dan kuantitas produksinya, jauh lebih menguntungkan dari hasil produksi benih lokal.

"Beberapa importir pernah datang menawarkan ke saya, mereka mengeluh karena kesulitan mendapatkan benih lokal, salah satunya yang ketemu dengan saya itu dari PT Jakarta Sereal, mereka sempat tawarkan kerja sama, tawarkan benih impor, tapi kita tolak, karena produksinya jauh dari standarisasi benih lokal," ucap Ahmadi.

Selanjutnya, pada pertengahan Desember 2017, PT Pertani yang berperan sebagai penangkar benih, menyalurkan 350 Ton benih bawang putih lokal kepada para petani yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Menurut data yang dihimpun dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, 350 Ton dibagikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Dengan luasan yang berbeda-beda, setiap kelompok tani mendapatkan kuota benih lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk Hayati Ecofert, pupuk Majemuk, dan pupuk organik.

Namun dalam realisasinya, benih lokal yang dibagikan oleh PT Pertani tidak sesuai dengan data. Indikasi pemotongan jatah kelompok tani muncul. Bahkan, ada beberapa kelompok tani yang namanya tercantum dalam data, tidak mendapatkan jatah sepersen pun.

"Seperti salah satu rekan kami dari Desa Sembalun Bumbung, atas nama Kelompok Tani Sembalun Bumbung Hijau, dengan ketuanya Amaq Gofar, luas lahannya 2 hektare, jatah benih lokalnya 1.400 kilogram. Sebiji pun dia tidak dapat, dikemanakan benihnya," ujar Sinawarni, Ketua Poktan Orong Sorga. [tar]

Komentar

x