Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 Agustus 2018 | 04:40 WIB

SPBU Asing Ingin Kerek Harga, ESDM Masih Evaluasi

Oleh : - | Rabu, 16 Mei 2018 | 10:00 WIB
SPBU Asing Ingin Kerek Harga, ESDM Masih Evaluasi
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian ESDM mengaku adanya badan usaha penjual BBM (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/SPBU) yang mengusulkan kenaikan BBM non-subsidi.

Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membahas usulan tersebut. "Kami memakai formula dan ada indeks harga pasarnya," kata Direktur Jenderal Migas, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto di Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Menurut Djoko, saat ini, Shell yang mengajukan kenaikan harga BBM-nya. Sedangkan badan usaha penjualan BBM yang lain, belum ada yang mengajukan.

Djoko mengungkapkan, usulan tersebut masih dalam tahap evaluasi dan baru bisa diberikan keputusan sekitar dua pekan setelah pengajuan. Badan usaha penjual BBM tidak boleh mengambil margin keuntungan lebih dari 10%. Di mana, setiap badan usaha diperkenankan mengajukan kenaikan harga paling cepat setiap bulan.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Susyanto menyatakan, investor mendukung langkah pemerintah dalam mengontrol penetapan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Sudah dipanggil semua, Pertamina, Shell, Total dan Vivo. Pada prinsipnya itu kebijakan pemerintah, serta mereka mendukung saja," kata Susyanto di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Ia menjelaskan harga BBM tetap ditentukan oleh perusahaan masing-masing, namun setelah mendapatkan persetujuan pemerintah. Namun begitu, tidak termasuk untuk avtur-industri.

Secara detail, untuk aturan batas bawah sebesar lima persen telah dihapus untuk revisi Permen ESDM no 39 tahun 2014, tetapi batas atas sebesar 10 persen tidak dihapuskan.

Susyanto menjelaskan draf Permen ESDM tersebut telah selesai dan tinggal menunggu diundangkan. Sekjen juga menegaskan bahwa investor tetap akan dijamin mendapatkan keuntungan. "Iya tetap ada jaminan dapat profit, masa kami kasih izin investasi rugi?," kata Susyanto.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menyatakan kenaikan semua jenis harga BBM wajib dilaporkan oleh pengusaha kepada pemerintah melalui Kementerian ESDM.

Menurut Arcandra, semua kebijakan tersebut untuk mengendalikan inflasi dan mengendalikan harga di masyarakat. [tar]

Komentar

x