Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 Juni 2018 | 10:26 WIB
 

Sri Mulyani dalam Bayang-bayang Kegagalan Ekonomi

Oleh : Herdi Sahrassad | Kamis, 17 Mei 2018 | 06:09 WIB
Sri Mulyani dalam Bayang-bayang Kegagalan Ekonomi
Menteri Perekonomian Sri Mulyani Indrawati - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2019. Tak main-main, cita-cita ini tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Namun, capaian pertumbuhan ekonomi 2015-2018 ini, masih jauh dari keinginan itu. Realisasinya tak jauh-jauh dari angka 5%. Mirisnya lagi, ketika pertumbuhan ekonomi kontet, penerimaan jeblok. Mau tak mau utang negara naik signifikan.

Dalam kaitan ini, para ekonom mengingatkan, utang (negara dan swasta) yang diklaim untuk pembangunan, layak masuk kategori lampu kuning. Karena, cicilan pokok ditambag bunga yang harus dibayar selama dua tahun (2018 dan 2019), mencapai Rp840 triliun. Atau setara dua kali anggaran infrastruktur.

Masalah yang tak kalah serius, adalah, pertama: defisit neraca perdagangan. Kedua: service accounts negatif. Ketiga: current accounts negatif, Keempat: fiscal balance negatif. Kelima: utang naik 15%. Keenam: ya itu tadi, pertumbuhan ekonomi hanya 5%. Enam poin itu menunjukkan bagaimana jebloknya tata kelola keuangan di negeri ini. Kata orang ekonomi, tidak prudent.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama mengungkapkan, utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan signifikan. Bahkan layak disebut mengkhawatirkan. Lho kok bisa?

Hingga saat ini, kata Riza, utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun. Jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta. Dari sisi pemerintah, utang tersebut digunakan untuk menambal defisit anggaran. Dari sisi swasta dilakukan korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jumlah utang Indonesia yang menurut kajian Indef mencapai Rp7.000 triliun itu, rasionya jelas jomplang jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang. "Membandingkan rasio utang dengan Amerika itu konyol. Karena AS itu tinggal cetak dollar dan jual ke luar negeri, ongkos cetak 100 dolar hanya dua dolar dan apalagi didukung hegemoni militer dan politik," kata Rizal Ramli, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.

Tak masuk akal kalau membandingkan utang RI dengan Jepang, sebab meskipun utang Jepang tinggi tetapi income internasionalnya juga tinggi. Dari kaca mata riil ekonomi, Jepang mempunyai net international investment positions US$2,8 triliun. Artinya, memiliki net external assets positif alias bangsa kreditor.

Jelas beda nasib dengan Indonesia yang net international investment positionnya negatif lebih dari US$400 miliar. Negeri ini memiliki net external liabilities, atau layak ditempatkan di barisan negeri debitor.

Kalau membandingkan rasio utang terhadap GDP dengan Jepang, juga tidak pas. Karena (Jepang), sebagian besar utang domestiknya itu, berbunga murah. Sehingga tidak bisa didikte kepentingan bond holder (pemegang surat utang).

Ingat, debt service ratio Indonesia mencapai 36-39%, atau tertinggi di Asia Tenggara. Sementara batas yang dianggap aman itu, maksimal 25%. Celakanya lagi, sekitar 41% utang RI berbentuk valuta asing (valas). Dengan average time to maturity 9 tahun dan yang bertenor (jatuh tempo) 5 tahun, sebesar 40%. Hal itu, tentu saja sangat membebani APBN dalam 5 (lima) ke depan.

Pemerintah juga tidak bisa membandingkan tax ratio Jepang yang 31% dari PDB. Sedangkan tax ratio Indonesia kurang dari 11%, atau praktis rendah di dunia.

Kalangan analis dan jurnalis mengingatkan, terkait ekonomi Indonesia yang riil dan nyata, Menkeu Sri Mulyani diminta agar tidak terlalu manipulatif. Sri Mulyani seringkali bilang ekonomi RI masih kuat dan baik. Namun, banyak orang melongo dan khawatir karena sejumlah fakta ini.

1. Beberapa hari lalu, Bank Indonesia (BI) merilis data utang luar negeri (ULN) kuartal I-2018 sebesar US$ 358,7 miliar, atau setara Rp 5.021 triliun (kurs Rp14.000/US$). Utang ini terdiri dari gabungan utang pemerintah dan swasta.

Jumlah utang ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$184,7 miliar, atau sekitar Rp 2.585 triliun. Kemudian utang swasta tercatat US$174 miliar, atau sebesar Rp 2.436 triliun.

Bank Indonesia melaporkan bahwa utang luar negeri Indonesia pada akhir Novermber 2017 tercatat sebesar US$347,3 miliar, atau sekitar Rp4. 636.455 triliun (kurs Rp13.350/US$).

2. Menurut data BPS 2017, tingkat kemiskinan hanya turun 1, 32%.

3. Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), pada 2017 melaporkan dahsyatnya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Di mana, aset empat orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta orang termiskin.

4. Data BPS melaporkan pada 2017, jumlah pengangguran masih tinggi yakni 7,04 juta orang.

Dalam hal ini, Sri Mulyani meluncurkan yield obligasi yang kelewat tinggi. Misalnya pada 2008, Indonesia menerbitkan global bond dengan yield 6,95%. Angka ini lebih tinggi ketimbang Malaysia 3,86%, Thailand 4,8%, dan bahkan dari Filipina (The Sick Man in Asia) sebesar 6,5%.

Logikanya, semestinya yield di Indonesia maksimal 5,5%. Atau sedikit di atas Thailand namun di bawah Filipina. Pada 2009, Sri Mulyani kembali menerbitkan global bond dengan yield 11,75%. Jauh di atas Filipina 8,75% dan hanya sedikit kalah dari negara yang kesehariannya diguncang teror bom, seperti Pakistan sebesar 12,5%.

Berkat kebijakan yang memanjakan investor ini, Sri Mulyani diganjar sejumlah penghargaan. Ditetapkan sebagai menteri keuangan terbaik oleh majalah-majalah ekonomi terkemuka, Euromoney dan Emerging Markets dalam sidang tahunan IMF dan Bank Dunia. Hanya saja, prestasi ini mendulang kontroversi

Tahun lalu, tak sedikit kalangan yang heran dengan isi pidato Sri Mulyani di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Sri mengatakan: "Semakin republik ini diurus main-main, yang untung pasti segelintir orang. Yang rugi hampir seluruh masyarakat."

Selain itu Sri melontarkan kalimat, kalau negara diurus sekadarnya, ya jangan protes kalau republik ini jadi republik sekadarnya.

Tak hanya itu, Sri berceloteh bahwa perekonomian Indonesia yang hanya dinikmati segelintir orang, tidak bukanlah sesuatu yang mengagetkannya.
Termasuk ketika ada sebuah kajian yang menyebutkan harta empat orang terkaya setara dengan 100 orang miskin di Indonesia.

"(Kajian) itu result yang sebetulnya kita semua tidak kaget. karena data ini menggambarkan, republik ini memang belum diurus secara benar," kata Sri Mulyani. Poin-poin pidato Sri Mulyani itulah yang membuat tak sedikit kalangan berkedut alis. [ipe]

Komentar

 
x