Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 Juni 2018 | 07:27 WIB
 

Target Ekonomi Tinggi, SMI tak Pelajari Kesalahan

Oleh : M Fadil Djaelani | Minggu, 20 Mei 2018 | 00:39 WIB
Target Ekonomi Tinggi, SMI tak Pelajari Kesalahan
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Dalam menyusun target pertumbuhan ekonomi, pemerintah acapkali tak beelajar dari pengalaman. Angkanya selalu dipasang tinggi, akibatnya realisasi pertumbuhan lebih sering meleset dari target.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019 mematok pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,4%-5,8%.

Angka ini tentunya jauh lebih tinggi jika dibanding target dalam APBN 2018 sebesar 5,4%. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat Sidang Paripurna di DPR, Jumat (18/5/2018).

Ekonom Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut target ekonomi makro yang tinggi dan tak pernah tercapai hanya akan membuat defisit anggaran melebar, ini masalah yang terus terjadi setiap tahunnya.

"Asumsi makro yang meleset jauh dari realisasi rentan membuat defisit anggaran melebar," kata Bhima kepada INILAHCOM, Jakarta, Sabtu (19/5/2018).

Menurut Bhima kasus target ekonomi yang tinggi pernah terjadi pada tahun 2015 silam, dimana ketika itu pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 5,7% namun diakhir tahun tidak tercapai.

"Ini pernah terjadi tahun 2015 saat itu asumsi target pertumbuhan ekonomi 5,7%. Realisasi pertumbuhan ternyata jauh di bawah target yakni 4,8%. Alhasil realisasi penerimaan pajak hanya Rp1.508 triliun atau hanya 81,5% dari target penerimaan pajak sehingga menjadikan short fall pajak Rp230 triliun," paparnya.

Alih-alih Bhima menyebut target ekonomi yang tinggi ini terkait hajatan tahun politik tahun 2019. "Kenapa bisa optimistis, mungkin terkait dengan pilpres jadi angka angka nya sengaja dibuat overestimate untuk dorong kepercayaan pasar dan pelaku usaha," katanya.

Menteri keuangan Sri Mulyani kembali pasang target ekonomi tinggi di 2019. Angkanya dipatok 5,4%-5,8%. Padahal, tahun ini, pertumbuhan ekonomi berpotensi gagal target.

Saat rapat paripurna DPR, Jakarta, Jumat (18/5/2018), Sri Mulyani menyampaikan ancer-ancer pertumbuhan ekonomi 2019 di kisaran 5,4%-5,8%. Hal itu tertuan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019. Angka tersebut naik ketimbang target dalam APBN 2018 sebesar 5,4%.

Kata Sri Mulyani, angka pertumbuhan sebesar itu berasal dari konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), masing-masing di kisaran 5,1%-5,2%. Ditambah lagi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di kisaran 7,5%-8,3%. Sementara untuk konsumsi pemerintah sebesar 2,8%-3,7%, ekspor 6%-7,2%, dan impor 6,3%-7,6%.

Selain itu, Sri Mulyani menekankan bahwa momentum pertumbuhan investasi dan ekspor perlu terus dipelihara. Berbagai perizinan dan regulasi yang menghambat baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah harus dihilangkan.

Tak kalah pentingnya, menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini, reformasi perpajakan dan ketenagakerjaan, perlu terus dilakukan. Agar minat investasi semakin meningkat. "Pemerintah juga sedang mendesain berbagai kebijakan insentif fiskal yang atraktif dan kompetitif guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor," kata Sri Mulyani.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif, kata dia, pertumbuhan konsumsi rumah tangga perlu dijaga. Untuk itu, pemerintah berupaya menjaga inflasi di tingkat terendah untuk menjamin daya beli.
Tahun depan, lanjutnya, pemerintah akan menjaga inflasi bisa anteng di rentang 3,5 plus-minus 1%.

Dalam pengendalian inflasi, pemerintah menjaga keseimbangan sisi penawaran dan sisi permintaan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan barang khususnya pangan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Selain itu, pemerintah tetap mengalokasikan subsidi pangan dan dana cadangan pangan yang digunakan untuk penyediaan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pemerintah menyadari bahwa dengan arah normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) yang mendorong kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve, pada tahun 2019 banyak faktor yang akan menjadi tantangan nilai tukar rupiah.


Kebijakan moneter di AS menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan AS juga akan mempengaruhi pergerakan arus modal secara global.

"Dengan mempertimbangkan perkembangan ini, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2019 diperkirakan berada dalam rentang Rp 13.700-Rp 14.000 per dollar AS," tambah Sri Mulyani.

Lebih lanjut kata dia, Kenaikan Fed Fund Rate mempengaruhi pergerakan kenaikan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Untuk APBN, pemerintah memperkirakan rata-rata suku bunga SPN 3 bulan tahun 2019 di kisaran 4,6%-5,2%.

Dinamika global juga berimbas kepada harga minyak dunia. Asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil Price (ICP) pada tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran US$ 60-US$ 70 per barel.

Pergerakan ICP biasanya seiring dengan pergerakan harga minyak mentah dunia yang dinamikanya makin sulit untuk diprediksi.

Sedangkan asumsi lifting minyak bumi pada tahun 2019 diperkirakan mencapai sekitar 722-805 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sekitar 1.110-1.300 nbu barel setara minyak per hari.

"Seluruh gambaran ekonomi makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan KEM-PPKF tahun 2019 yang digunakan dalam pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2019," kata dia.

Inilah asumsi makro dalam KEM-PPKF 2019:
1. Pertumbuhan ekonomi 5,4%-5,8%
2. Inflasi 2,5%-4,5%
3. Rata-rata kurs Rp13.700-Rp14.000 per US$
4. Suku bunga SPN 3 bulan 4,6%-5,2%
5. ICP US$ 60-US$ 70 per barel
6. Lifting minyak 722-805 ribu barel per hari
7. Lifting gas 1.110-1.300 nbu barel setara minyak per hari.

Komentar

 
x