Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 23 Juni 2018 | 09:22 WIB
 

Anies Diingatkan Pantau Pengadaan Barang dan Jasa

Oleh : - | Minggu, 20 Mei 2018 | 05:09 WIB
Anies Diingatkan Pantau Pengadaan Barang dan Jasa
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menduga ada mafia proyek yang menguasai Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Pemprov DKI Jakarta. Untuk mencegah bocornya APBD.

Ketua Umum KAKI, Arief Nur Cahyono berharap, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno bisa memperbaiki sistim pengadaan barang dan jasa di dawerah yang dipimpinya.

"Modus Mafia Proyek memanfaatkan peluang pada sistem tender pengadaan barang dan Jasa. Ada yang aneh, ketika UPPBJ menunjuk pemenang tender proyek rehab berat tahun 2017 yang waktu itu masih dipimpin Pak Ahok," ujar Cahyo di Jakarta, Sabtu (19/5/2018).

Kala itu, lanjut Cahyo, terdapat 118 sekolah di Jakarta yang mengadakan tender rehab gedung, dimenangkan PT MKI. Belakangan, proyeknya banyak menuai masalah.

"Dari pantauan kami, permasalahan ini tak lepas dari keteledoran dan oknum Kepala Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Balai Kota Jakarta yang sangat dipercaya penguasa lama di DKI Jakarta untuk mengatur proyek itu," tandasnya.

"Jadi modusnya para mafia proyek ini selalu mempengaruhi atau bekerjasama dengan panitia lelang dalam hal ini ULP (Unit Layanan Pengadaan). Dimana Panitia lelang melakukan penilaian secara subyektif dan mengkondisikan agar perusahaan tertentu yang menang," paparnya.

Para mafia itu kata dia, akan mencari perusahaan lain atau meminjam bendera perusahaan lain yang sekedar dipakai sebagai nama perusahaannya saja. Hal ini jugalah yang terjadi pada kasus pengadaan proyek rehabilitasi 118 gedung sekolah yang bermasalah pada 2017.

"Selain perusahaan milik mafia, banyak sekali perusahaan fiktif yang dipakai sebagai bendera untuk memenangkan proyek. Padahal setelah kita telusuri, ternyata yang bermain ya kelompok mafia itu sendiri," tandasnya.

Masih kata Cahyo, KAKI menemukan sejumlah dugaan yang mengarah kepada belanja atau pembelian fiktif. "Dengan pemalsuan itu, seolah mereka membelanjakan barang senilai harga yang ditetapkan. Harga juga sudah digelembungkan (mark-up)," pungkasnya.[ipe]

Komentar

 
x