Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 17 Agustus 2018 | 14:33 WIB

Infrastruktur Digenjot, Konsultan Kecil Bankrut

Oleh : - | Kamis, 24 Mei 2018 | 03:29 WIB
Infrastruktur Digenjot, Konsultan Kecil Bankrut
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Perusahaan konsultan skala kecil di daerah layak diproteksi oleh pemerintah. Agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara nyata dan berkeadilan. Khususnya di sektor konstruksi.

"Perusahaan jasa konsultan di daerah itu, 80 persen berskala kecil. Kini, mereka tidak berdaya menghadapi perusahaan sejenis dari kota besar, seperti Jakarta. Mereka terancam mati," kata Praktisi Jasa Konsultan Nasional, Peter Frans di Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Menurut Frans yang juga mantan Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) DKI Jakarta ini, di daerah, para konsultan di bidang jasa konstruksi, seperti pekerjaan supervisi untuk proyek infrastruktur seperti jalan dan irigasi, hampir tidak berdaya menghadapi konsultan kelas menengah-besar dari kota besar.

"Banyak perusahaan berkantor di Jakarta, tetapi punya pekerjaan skala 0-Rp750 juta di daerah. Proyek-proyek jasa konsultan dari APBD ini, hampir sebagian besar dinikmati pemain dari ibukota," kata Frans.

Frans yang juga Presiden Direktur Perusahaan Konsultan Ciriajasa EC dengan karyawan ribuan orang ini, menilai, hal itu terjadi karena memang belum ada regulasi yang membatasi gerak perusahaan konsultan sesuai klasifikasi pekerjaan.

"Akibatnya, sering terjadi perusahaan besar dan menengah juga ikut tender pekerjaan skala kecil. Padahal, mereka ini harusnya bermain di atas Rp750 juta hingga Rp2,5 miliar. Kelas menengah besar," kata Frans.

Oleh karena itu, tegasnya, pihak terkait, utamanya Inkindo harus memberikan solusi atas persoalan itu jika ingin pertumbuhan ekonomi merata. "Harus ada regulasi yang membatasi ruang gerak perusahaan konsultan ini," katanya.

Apalagi saat ini sudah ada UU yang baru yakni No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi. Pada regulasi ini, kata Frans, sudah ada ketentuan minimal remunerasi (billing rate) para tenaga ahli konsultan.

Selain itu, kata Frans, sudah ada ketentuan baru tentang billing rate terbaru dalam bentuk Peraturan Menteri PUPR pada Januari 2018. Satu hal yang bisa dilakukan untuk memproteksi perusahaan jasa konsultan kecil di daerah adalah perlunya ada Peraturan Gubernur (Pergub) agar perusahaan jasa kecil di daerah ini khusus untuk perusahan berdomisil di daerahnya agar efek ekonominya tidak ke luar daerah.

Total anggota Inkindo, saat ini, mencapai 6.300 perusahaan jasa konsultan. Dari jumlah ini, sekitar 70% adalah perusahaan jasa konsultan kecil, sisanya 20%-30% adalah kelas menengah-besar. Jenis pekerjaan konsultasi untuk proyek-proyek skala kecil di daerah umumnya di sektor konstruksi, sedangkan pekerjaan jasa konsultasi non-konstruksi biasanya di kota kota besar. [tar]

Komentar

x