Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 23 Oktober 2018 | 17:48 WIB

Picu Investasi, Ikhlas Jadi Pelayan Masyarakat?

Oleh : M Fadil Djailani | Jumat, 25 Mei 2018 | 13:55 WIB

Berita Terkait

Picu Investasi, Ikhlas Jadi Pelayan Masyarakat?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkap kalangan pengusaha yang masih mengeluhkan izin usaha yang berbelit.

Padahal sejumlah aturan izin berinvestasi sudah dipangkas pemerintah. "Keluhan kritik terhadap perizinan berusaha di Indonesia tetap masih dianggap berbelit-belit, sulit dan tidak jelas waktunya berapa lama selesai ditambah macam-macam," kata Darmin dalam acara Dialog Publik bersama Pelaku Usaha tentang Online Single Submission (OSS) di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Maka dari itu, kata Darmin, pemerintah telah mengimplementasikan sebuah Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Dalam kebijakan ini, pemerintah akan mengubah paradigma birokrasi, dari yang tadinya "Penguasa dan Birokrat" menjadi "Pelayan Masyarakat".

"Nah dengan tekad itu, Presiden pada tahun lalu mengatakan kita lakukan gebrakan besar dengan meminta siapkan Perpres untuk menjadi landasan untuk perubahan besar dalam perizinan berusaha keluarlah Perpres 91," katanya.

Dengan begitu, ia berharap aturan ini dapat meliputi semua aturan secara nasional baik aturan pusat maupun daerah. Adapun aturan yang diangap tidak sesuai dapat dihilangkan.

"Nah, platform ini harus bekerja sedemikian rupa sehingga satu perizinan harus di-reform secara besar-besaran sampai tinggal yang benar-benar perlu saja. Kalau tidak perlu hilangkan," ujarnya.

Pada dasarnya kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha ini dilakukan dengan:
1. Mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui penerapan Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS);
2. Memberikan fasilitas sistem checklist di kawasan-kawasan ekonomi;
3. Menerapkan sistem data sharing. [hid]

Komentar

x