Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 18 Juli 2018 | 02:38 WIB
 

Tenang, LPS Jamin Dana Nasabah BPR Budisetia

Oleh : Wahid Ma'ruf | Minggu, 27 Mei 2018 | 09:01 WIB
Tenang, LPS Jamin Dana Nasabah BPR Budisetia
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Sumbar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau kepada nasabah BPR Budisetia Kota Padang, Provinsi Sumatera untuk tetap tenang karena LPS menjamin dana masyarakat di perbankan termasuk BPR.

OJK menyarankan jika nasabah yang merupakan masyarakat setempat butuh informasi lebih rinci agar mendatangi kantor OJK di Sumbar.

Dengan pencabutan izin usaha BPR Budisetia, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009.

OJK akhirnya terpaksa mencabut izin usaha PT BPR Budisetia di Sumatera Barat (Sumbar). Pencabutan izin usaha oleh OJK dilakukan melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP98/D.03/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Budisetia.

BPR yang beralamat di Jalan Prof. DR. Hamka No.115, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat terhitung sejak tanggal 25 Mei 2018, itu dilakukan karena dianggap memenuhi syarat.

Kepala OJK Sumbar, Darwisman, mengungkapkan sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, BPR tersebut telah masuk status Bank Dalam Pengawasan Khusus sejak tanggal 27 Februari 2018.

Sesuai ketentuan yang berlaku, menurutnya, kepada BPR dimaksud diberikan kesempatan selama 60 hari atau sampai dengan tanggal 27 April 2018 untuk melakukan upaya penyehatan.

"Penetapan status Bank Dalam Pengawasan Khusus disebabkan BPR tidak mampu memperbaiki kinerja keuangan BPR yang memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku," terangnya akhir pekan lalu.

Penutupan BPR ini sebenarnya sudah melalui tahapan penyehatan yang dilakukan BPR sampai dengan batas waktu ditentukan dinilai tidak dapat memerbaiki kondisi. BPR ini tidak mampu keluar dari status Bank Dalam Pengawasan Khusus yang harus memiliki Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) paling kurang sebesar 8 persen.


Komentar

x