Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 21 Juni 2018 | 11:53 WIB
 

Indonesia Negeri Sejuta Laut, Surganya Garam Impor

Oleh : Herdi Sahrassad | Selasa, 29 Mei 2018 | 01:29 WIB
Indonesia Negeri Sejuta Laut, Surganya Garam Impor
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Isu impor garam telah mendorong protes aksi tabur garam di depan Istana Negara, Jakarta. Insiden ini, tentu saja bakal mempermalukan istana.

Ketua Umum Garda NKRI, Haris Pertama, menyatakan rencana aksi protes terkait importasi garam. Nah, dalam momentum ini diwarnai aksi tabur garam di depan Istana Presiden, tempat Joko Widodo berkantor. "Kami akan melakukan aksi tabur garam di depan Istana Negara nanti," ujar Haris di Jakarta, Senin (28/5/2018).

Aksi itu berkaitan dengan polemik impor garam antara Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) di bawah pimpinan Susi Pudjiastuti dan Kementerian Perindustrian yang dikomandoi Airlangga Hartarto.
Bayangkan, kuota import garam yang diajukan KKP yakni hanya sekitar 2,17 juta ton, sedangkan kementerian perdagangan 'keukeuh' dengan angka 3,7 juta ton.

Masih kata Haris yang dikenal di kalangan aktivis sebagai pendiri Kamerad, aksi tabur bunga digelar Rabu (30/5/2018).

Jelas sekali, ada konflik kepentingan dalam polemik impor garam ini. Selain juga gambaran bahwa koordinasi, komunikasi dan kerja sama antar menteri dan antar lembaga di Kabinet Kerja Jokowi, kurang optimal.

Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi liberal lebih bermotifkan ekonomi dan politik. Hakekatnya adalah demokrasi transaksional yang sangat dekat dengan oligarkisme. Situasi-kondisi ini berujung pada demokrasi kriminal.

Demokrasi menjelma menjadi kartel karena selalu berujung kepada kepentingan kelas-kelas ekonomi dominan, yang bersindikasi serta berekses kriminal.

Keberadaan elite nasional dan global yang bersimbiose serta ditandai dengan kehadiran para taipan dan multinational corporations (MNC) dari negara-negara besar di berbagai sektor ekonomi, membuahkan oligarkisme capital dan politik.

Dalam kondisi demikian, di Indonesia berlaku hukum minoritas menguasai mayoritas, suatu pengertian yang paling sederhana tentang oligarki tadi. Indonesianis Jeffrey A Winters mempertegas bahwa oligarki ada unsur kekayaan material yang sangat susah dipecah dan diseimbangkan. Misalnya, oligarki ekonomi 4 orang terkaya yang asetnya sama dengan 100 juta orang miskin di Indonesia.

Jangan lupa, oligarki era reformasi memiliki jangkauan yang luas dan sistemik, meski berposisi minoritas dalam suatu komunitas. Oligarki dimulai dari adanya fakta bahwa ketidaksetaraan material yang ekstrem bakal menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrem pula.

Dalam konteks isu garam impor ini, tampak jelas tampak bahwa semua orang setara, tapi justru minoritas di Indonesia yang menguasai ekonomi. Sehingga mempunyai kekuasaan yang signifikan dalam ranah politik.
Ketidakseimbangan distribusi kekayaan material semakin besar, kekuasaan dan pengaruh orang-orang kaya dalam motif dan tujuan politiknya.

Kekuatan oligarkis itu mencengkeram segenap sendi-sendi ekonomi dan politik di negeri ini, sehingga rakyat dan kaum wirausahawan menengah bawah makin tak berdaya.

Oligarkisme mengelola hubungan erat antara uang dan kekuasaan yang membajak demokrasi, karena kekayaan yang terkonsentrasi menciptakan kapasitas, motivasi, dan masalah politik tertentu bagi mereka yang memilikinya.

Para oligarch (pelaku) menguasasi dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial yang eksklusif.

Isu impor garam jelas tak terlepas dari kepentingan oligarkisme yang sedang menyiapkan dana politik untuk pilkada tahun ini, pemilu dan pilpres 2019.

Ironis bahwa negara kita dengan luas laut terpanjang, dengan potensi produksi garam yang besar dan memadai terbukti tidak bisa mendorong untuk memproduksi garam berlimpah dan selalu bergantung pada impor.

Presiden Jokowi sesuai Nawa Cita harus mengoreksi dan meluruskan kecenderungan buram ini agar Indonesia tak perlu impor garam, dan justru semestinya pemerintah harus membimbing dan memfasilitasi produsen garam agar bisa maksimal, sehingga bisa ekspor. Bukan malah sebaliknya. [ipe]

Komentar

 
x