Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 23 Oktober 2018 | 17:51 WIB

Istana Jokowi Ditaburi Garam, DPR Tanya Beda Angka

Rabu, 30 Mei 2018 | 00:29 WIB

Berita Terkait

Istana Jokowi Ditaburi Garam, DPR Tanya Beda Angka
Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan - (Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kalau tak ada aral, hari ini (Rabu, 30/5/2018), Istana Presiden bakal diwarnai aksi tabur garam. Aksi digelar sebagai bentuk protes atas kebijakan importasi garam 3,7 juta ton.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengaku miris. Pemerintah seyogyanya cermat dalam menentukan kebijakan impor berbagai komoditas, khususnya yang menyangkut nasib petani.

"Ini perlu menjadi catatan sekaligus pelajaran bagi kita semua. Apalagi, impor garam kan menyangkut nasib petani garam kita. Jadi perlu ekstra hati-hati dan bijak," papar Daniel di Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Selanjutnya, Wasekjen PKB ini menyayangkan masih adanya sengkarut data kebutuhan impor garam. Di mana, tiga kementerian berbeda data. Misalnya, kementerian perdagangan menyebut kebutuhan impor garam sebesar 2,37 juta ton. Sementara angka dari kementerian kelautan dan perikanan sebesar 2,16 juta ton. Dan, kementerian perindustrian sebanyak 3,7 juta ton. "Pemerintah harus satukan data dulu, jangan membuat masyarakat bingung," paparnya.

Selanjutnya Daniel mengingatkan pemerintah bahwa importasi komoditas, haruslah mengacu kepada aturan. Dalam hal ini harus sinkron dengan kebutuhan riil di dalam negeri. Agar tidak bikin sulit petani sebagai produsen yang perlu dilindungi.

Sementara, Ketua Umum Garda NKRI, Haris Pertama, mengatakan bahwa aksi tabur garam akan dilakukan di depan Istana Presiden, tempat Joko Widodo berkantor. Langkah ini merupakan bentuk protes terhadap rencana impor garam yang masih diwarnai perbedaan angka. "Rabu, kami akan melakukan aksi, sekaligus kan menggelar aksi tabur garam di depan istana nanti, sebagai bentuk kekecewaan terhadap Kemenperin," tegas Haris di Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Haris menuturkan, kuota impor garam yang diajukan KKP sebesar 2,17 juta ton, sementara Kementerian Perindustrian keukeuh dengan 3,7 juta ton. "Kalau 3,7 juta ton sisanya mau diapakan, ini bukan jumlah yang tidak sedikit, kenapa Airlangga begitu bersikeras dengan jumlah sebesar itu. Ada apa," terang aktivis HMI itu. [ipe]

Komentar

x