Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 23 Juni 2018 | 14:47 WIB
 

Perusahaan Migas China Ini Jadi Korban Gross Split

Oleh : - | Sabtu, 2 Juni 2018 | 04:29 WIB
Perusahaan Migas China Ini Jadi Korban Gross Split
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ternyata, skema gross Split yang digembar-gemborkan Menteri ESDM Ignatius Jonan serta Wamen ESDM Arcandra Tahar, tidak disukai investor. Lho kok bisa?

Kata Anggota Komisi VII DPR Ramson S, skema Gross Split sebagai pengganti cost recovery, terbukti tidak mujarab dalam menyedot minat investor untuk membangun industri migas di tanah air.

"CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) mundur dari Blok Southeast Sumatera. Mereka tak mau memperpanjang kontrak karena Gross Split dinilai merugikan perusahaan. Artinya, ada masalah serius di skema Gross Split kita," tegas Ramson di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Menurut politisi Gerindra ini, CNOOC adalah industri migas China yang tergolong besar. Tak beda jauh dengan Chevron asal Amerika Serikat (AS). Artinya, ketika CNOOC mundur dari Southeast Sumatera dipastikan bakal memengaruhi produksi migas (lifting). "CNOOC bukan perusahaan ecek-ecek. Investasi-nya cukup gede. Ketika dia tidak memperpanjang kontrak yang berakhir September 2018, kita harus hati-hati," papar Ramson.

Atas informasi ini, Ramson akan menanyakan masalah ini kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan serta Wamen ESDM Arcandra Tahar. Termasuk blok Offshore North West Java (ONWJ) yang digarap PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina (persero).

"Dalam RDP selanjutnya, kita akan pertanyakan soal ini. Demikian pula kontrak Gross Split di ONWJ yang sudah jalan setahun, kita minta datanya. Apa benar menguntungkan negara, bagaimana dengan Pertamina? Jangan-jangan Pertamina merugi, tapi karena BUMN, enggak berani bicara," tegas anak buah Prabowo ini.

Ihwal keberatan CNOOC terhadap kontrak baru berskema Gross Split, diakui Direktur Utama CNOOC Cui Hunyun. Dia bilang, CNOOC memang tidak ingin memperpanjang blok tersebut karena skema kontrak (Gros Split).

Sementara CNOOC masih menginginkan skema kontrak lama yakni cost recovery. Di mana, biaya operasional kontraktor akan diganti pemerintah ketika sudah produksi. "Kami bersedia untuk mengajukan proposal dengan cost recovery, tidak dengan gross split," kata Hunyun dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Saat ini, CNOOC masih menjadi operator di Blok Southeast Sumatera, hingga kontrak berakhir. Adapun hak kelola perusahaan migas asal China ini mencapai 65,54%. Sementara PT Pertamina (Persero) sebesar 20,55%, PT Saka Energi Sumatra sebesar 8,91%, dan KUFPEC Indonesia SES BV sebesar 5%.

Hingga April 2018, produksi minyak bumi CNOOC mencapai 31,295 ribu barel per hari (bph). Atau masih di bawah target sebesar 30 ribu bph.

Dalam kontrak baru, Blok Southeast Sumatra akan dioperatori anak usaha PT Pertamina (Persero). Di mana, Pertamina menguasai 100% hak kelola. Namun sebesar 10% diserahkan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kontrak baru Blok Southeast Sumatera berlaku hingga 20 tahun. Bagi hasil minyak 31,5% kontraktor 68,5%. Bagi hasil gas 26,5% gas 73,5%. [ipe]

Komentar

 
x