Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 17 Agustus 2018 | 14:34 WIB

Gubernur Aher Jamin THR dan Gaji Ke-13 Aman

Oleh : - | Senin, 4 Juni 2018 | 05:07 WIB
Gubernur Aher Jamin THR dan Gaji Ke-13 Aman
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mengungkapkan, Pemprov Jawa Barat siap mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/3386/SJ, THR untuk kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta ASN agar dialokasikan dari APBD.

Dan, THR tersebut dibayarkan pada minggu pertama Juni 2018, sebesar penghasilan pada Mei 2018. Sedangkan gaji ke-13 diupayakan dibayar pada minggu pertama Juli 2018, sebesar penghasilan Juni 2018.

"Kami komit terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara. Pemprov Jabar akan segera membayarkan THR dan gaji ke 13 untuk ASN," ujar Aher di Bandung, Minggu (3/6/2018).

Dalam surat edaran Mendagri tersebut, diatur besaran THR dan komponennya. Adapun komponen THR dan gaji ke-13 Gubernur, Wagub, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali kota, pimpinan dan anggota DPRD, terdiri dari gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.

Sedangkan komponen THR dan gaji ke-13 untuk PNS Daerah (PNSD) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan PNSD atau tunjangan kinerja atau sebutan lainnya.

Menurut Aher, karena pembayaran THR dan gaji ke0-13 ASN, merupakan tanggjungjawab daerah, apabila daerah belum menganggarkan, atau tidak cukup tersedia dana, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran.

"Jadi sebetulnya THR dan gaji ke-13 itu dananya dari APBD. Bila dalam APBD belum tercantum, atau dananya tidak cukup, maka dana itu diambil dengan melakukan pergeseran anggaran. Dananya diambil dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, atau menggunakan kas yang tersedia," ujar Aher.

Menurutnya, bila dalam APBD menggunakan nomenklatur anggaran gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, maka harus segera dilakukan penyesuaian nomenklatur. Pergeseran ini, tidak perlu menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. "Mekanismenya cukup dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD satu bulan setelah perubahan dilakukan," terang Aher.

Informasi saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) soal pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi ASN dan pensiunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun ini, seluruh abdi negara mendapatkan THR sebesar satu kali gaji penuh, alias take home pay.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang THR dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Nonstruktural pada 23 Mei 2018 yang ditandatangani Jokowi. Beleid ini mengatur besaran THR untuk pimpinan lembaga nonstruktural (LNS) dan pegawai non-PNS di LNS. [ipe]

Komentar

x