Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 17 Agustus 2018 | 16:28 WIB

Empat Hal Ini Bikin Sri Mulyani Deg-degan di 2019

Oleh : - | Selasa, 5 Juni 2018 | 04:19 WIB
Empat Hal Ini Bikin Sri Mulyani Deg-degan di 2019
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan empat risiko yang bisa mempengaruhi kinerja perekonomian pada 2019.

"Risiko pertama, tren preferensi konsumsi masyarakat beralih ke tabungan, dan perubahan pola konsumsi, namun tidak tersalurkan kembali ke sektor riil," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR membahas Kerangka Ekonomi Makro 2019 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Risiko kedua, kata Sri Mulyani, terkait sikap investor yang menahan investasi langsung, karena menunggu hasil Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden 2019.

Risiko ketiga, kata dia, terjadinya normalisasi kebijakan moneter di dunia. Dalam hal ini, tidak hanya di Amerika Serikat (AS) dan Eropa, bisa memengaruhi kinerja investasi sektor keuangan. "Kebijakan perpajakan AS juga berisiko terhadap aliran dana pada negara berkembang, termasuk Indonesia," tambah Sri Mulyani.

Keempat, lanjut Sri Mulyani, kebijakan proteksionisme sektor perdagangan AS. Hal ini perlu diwaspadai karena berdampak kepada kinerja ekspor Indonesia."Selain itu, perlu diwaspadai perkembangan perang dagang AS dengan China," ujarnya.

Masih kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, untuk menghadapi empat risiko tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah mitigasi, sebagai langkah antisipasi.

Mitigasi yang dimaksud perempuan ayu kelahiran Lampung ini, adalah kebijakan fiskal yang mendorong investasi dan daya saing, serta ekspor dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas.

Dia memaparkan, kebijakan fiskal itu mencakup pemberian insentif fiskal untuk menggenjot investasi. Dan, belanja negara yang ekspansif, mengarah kepada sektor yang produktif. Serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Kemudian, mendorong pemanfaatan skema KPBU/PPP untuk meningkatkan peran swasta membangun infrastruktur dan menyiapkan bantuan sosial yang tepat sasaran dan tepat waktu kepada masyarakat miskin. "Selain itu, adanya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong konsumsi," kata Sri Mulyani.

Pemerintah juga menjaga kepastian hukum dan keberlangsungan kebijakan pemerintah serta menciptakan situasi ekonomi dan politik yang terjaga dan kondusif dalam menjaga kepastian usaha dan investasi.

Kemudian, memastikan adanya kelanjutan reformasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi serta menjaga inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Selain itu, mendorong ekspor yang berbasis non komoditas (migas) dan memiliki nilai tambah yang tinggi serta memperluas pasar baru di negara-negara yang prospektif seperti Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur. [tar]

Komentar

x