Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 Juni 2018 | 00:40 WIB
 

Membedah Logika Sri Mulyani Soal Utang RI & Jepang

Oleh : Herdi Sahrassad | Jumat, 15 Juni 2018 | 15:29 WIB
Membedah Logika Sri Mulyani Soal Utang RI & Jepang
Menteri keuangan Sri Mulyani - (Foto: Riset)

INILAHCOM, Jakarta - Kini, Indonesia menjelma menjadi bangsa pengutang (liability). Porsi utang hingga akhir Novermber 2017 mencapai US$347,3 miliar, atau Rp4. 636.455 triliun (kurs Rp13.350/US$).

Utang itu jelas membebani rakyat yang sudah banyak menjadi penganggur. Data BPS 2017 menyebutkan, jumlah pengangguran masih tinggi yakni 7,04 juta orang.

Terkait utang, Menteri keuangan Sri Mulyani suka membandingkan dengan Jepang. Padahal, seperti yang sering dikemukakan Sri Mulyani beserta jajaran Kemenkeu, cenderung terkesan manipulatif dan sungguh tidak fair.
Bahkan menunjukkan bahwa mereka menutupi kondisi yang sebenarnya demi mencapai popularitas. Mari kita periksa.

Studi Abdulrachim Kresno, peneliti independen lulusan ITB menyingkapkan, Sri Mulyani suka membandingkan utang Indonesia dengan Jepang, namun hanya menampilkan besar utang terhadap Produk Domestik bruto (PDB).

Di mana, utang Indonesia sebesar 29,2% dari PDB, sementara Jepang sebesar 239% dari PDB. kalau mau tahu PDB Jepang 2017 mencapai US$4.949 miliar. Bunga utangnya 0,1434% dari PDB per tahun. Jadi, bunga utang yang harus dibayar pemerintah Jepang 0,1434% dikalikan US$4.949 miliar sama dengan US$7,097 miliar per tahun.

Sementara PDB Indonesia sebesar US$1.000 miliar. Maka bunga utang yang harus dibayar pemerintah Indonesia sebesar 2,044% dikalikan US$1.000 miliar, setara dengan US$20,44 miliar. Angka ini hampir 3 kali lipat daripada yang harus dibayar pemerintah Jepang.

Padahal, kalau dilihat hanya dari stok utang Indonesia 'hanya' 29,2% dari PDB, sementara utang Jepang sudah berada di level 239% dari PDB, menurut tabel IMF dan Bank Dunia. Bagaimana ini Sri Mulyani?

Kaitannya dengan utang pemerintah, penerbitkan bond (obligasi), Sri Mulyani ternyata mematok tingkat bunga yang sangat tinggi. Bila disandingkan dengan Vietnam yang hanya mempunyai rating utang S&P di kategori BB- (Indonesia BBB-), artinya rating utang Vietnam berada di 3 tingkat di bawah Indonesia.

Artinya, Vietnam masih belum termasuk negara yang layak investasi alias investment grade. Masih berada di level yang spekulatif atau beresiko tinggi. Dalam dunia keuangan internasional, bila rating utangnya lebih tinggi maka bunga bonds-nya, semestinya lebih rendah.

Realitasnya justru sebaliknya. Bunga bonds di Indonesia lebih menjulang ketimbang Vietnam. Padahan, rating utang Indonesia lebih tinggi 3 level.

Semisal, bunga utang bond tenor 10 tahun di Indonesia, mencapai 7% per tahun. Sementara Vietnam mematok hanya 4,56% per tahun. Jadi, seandainya bunga bonds Indonesia disamakan dengan Vietnam (seharusnya bunga bond Indonesia lebih rendah dari Vietnam), maka akan ada kelebihan bayar atau bunga kuponnya sebesar 7%-4,56% = 2,44% per tahun. Artinya, pemerintah kelebihan bayar bunga bonds sebesar 2,44% per tahun.

Bila diasumsikan semua bond bertenor 10 tahun dan jumlah bonds Indonesia adalah 29,2% dari PDB, dan PDB Indonesia sebesar US$1.000 miliar, maka kelebihan bayar bunga bonds adalah: 2,44% x 29,2% x US$1.000 miliar = US$7,125 miliar setahun. Atau setara Rp997,5 trilyun dalam 10 tahun.

"Ini adalah kelebihan bayar bunga kupon bond kita dalam 10 tahun yang luar biasa besarnya," kata Abdulrachim Kresno.

Dalam kaitan ini, para ekonom mengingatkan, utang (negara dan swasta) yang diklaim untuk pembangunan, layak masuk kategori lampu kuning. Karena, cicilan pokok ditambag bunga yang harus dibayar selama dua tahun (2018 dan 2019), mencapai Rp840 triliun. Atau setara dua kali anggaran infrastruktur.

Masalah yang tak kalah serius, adalah, pertama: defisit neraca perdagangan. Kedua: service accounts negatif. Ketiga: current accounts negatif, Keempat: fiscal balance negatif. Kelima: utang naik 15%. Keenam: ya itu tadi, pertumbuhan ekonomi hanya 5%.
Enam poin itu menunjukkan bagaimana jebloknya tata kelola keuangan di negeri ini. Kata orang ekonomi, tidak prudent.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama mengungkapkan, utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan signifikan. Bahkan layak disebut mengkhawatirkan.

Hingga saat ini, kata Riza, utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun. Jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta. Dari sisi pemerintah, utang tersebut digunakan untuk menambal defisit anggaran. Dari sisi swasta dilakukan korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jumlah utang Indonesia yang menurut kajian Indef mencapai Rp7.000 triliun itu, rasionya jelas njomplang, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang.

"Membandingkan rasio utang dengan Amerika dan Jepang itu konyol. Karena AS itu tinggal cetak dollar dan jual ke luar negeri, ongkos cetak 100 dolar hanya dua dolar dan apalagi didukung hegemoni militer dan politik. Sementara membandingkan utang RI dengan Jepang juga tidak masuk akal," kata Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur.

Jepang memiliki neraca perdagangan yang terus surplus. Sementara, Indonesia mengalami defisit dalam beberapa bulan terakhir. Kekayaan bersihnya negeri Jepang neraca negaranya masih surplus. Modal bersihnya masih US$2,8 triliun. Walau utangnya besar, Jepang itu negara kreditur, sedangkan Indonesia itu debitur.

Sementara Mantan Menkeu Fuad Bawazier, menilai, Indonesia sangat berbeda dengan Jepang. Sebaliknya, justru posisi utang Indonesia lebih mengkhawatirkan. Lantaran, sebagian besar utang luar negeri berbentuk mata uang asing dan dipegang asing. Neraca negara Indonesia masih minus. "Jadi itu seperti membandingkan emas (Jepang) sama tembaga, atau besi tua (RI)," tegas Fuad.

Hal lain yang membuat rasio utang Indonesia tidak sesuai jika dibandingkan dengan Jepang, adalah, Jepang meskipun rasio utang tinggi tetapi peringkat kreditnya tetap A+.

"Makanya Jepang 200 persen tapi kenapa kreditnya A+ sementara kita rasio utang 30 persen tapi cuma B. Makanya jangan main politisi. Jangan main akrobat. Kalau mau main akrobat semuanya diputar-putar," ujar Fuad.

Karena itu, pemerintah tidak bisa menjawab kritik utang dengan mambandingkan kondisi utang Indonesia dengan Jepang. Sebab, Jepang memiliki basis utang yang berbeda dengan Indonesia.

Jepang itu beda dengan Indonesia dalam segi mata uangnya Yen dan utangnya dalam negeri. Praktis utangnya kepada bank sentral dan rakyatnya. Terus bunganya juga cuma satu persen, terkontrol, makanya kreditnya A+. Maka, Indonesia tidak apa-apanya dibandingkan Jepang.

Dalam kaitan ini, Rizal menyebutkan, pengelolaan ekonomi oleh Sri Mulyani, layak dikoreksi dan dikritisi. Merujuk indikator ekonomi Indonesia pada kuartal I-2018 yang diungkap melalui akun twitternya, RR mencatat, neraca perdagangan migas-2,4; neraca perdagangan jasa -1,4; transaksi berjalan (current account) -5,5; keseimbangan premier 1,7; neraca pendapatan primer -7,9 dan neraca pembayaran -3,9. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan 2018.

"Ini belum memperhitungkan harga minyak mentah US$ 85-100/barel. Bakal menambah defisit US$ 6-8 miliar. "Begitu kok ngaku kelola ekonomi dengan hati-hati?" sindir RR, pendiri lembaga think thank Econit itu.

"Ini belum memperhitungkan harga minyak mentah US$ 85-100/barel. Bakal menambah defisit US$ 6-8 Miliar. Begitu kok ngaku kelola ekonomi dengan hati-hati?" ungkap RR.

Terkait dengan klaim Sri Mulyani yang menyatakan pemerintah mengelola utang dengan prudent meski data Kemenkeu menunjukkan utang pemerintah per Maret 2018 sudah mencapai Rp4.136,49 triliun, kalau kita periksa ternyata klaim Menkeu Sri Mulyani itu patut dipertanyakan.

Sejauh ini, bantahan demi bantahan dilancarkan oleh Kementerian Keuangan baik soal melemahnya daya beli yang berakibat lesunya perdagangan retail , soal mengejar-kejar pajak ke sasaran yang kecil-kecil, soal membiayai biaya operasional dan alat tulis dengan kartu kredit, soal hutang yang sangat agresif, soal bunga utang yang sangat tinggi, sampai soal dalam 2,5 tahun pemerintahan Jokowi utangnya lebih besar daripada utang pemerintahan SBY selama 5 tahun 2004 -2009 dsb .

Bantahan-bantahan Sri Mulyani perlu diragukan, karena kenyataan sosial-ekonomi Indonesia tiga tahun ini memang melemah. Makanya, Sri Mulyani dinilai telah gagal, termasuk gagal dalam tata kelola ekonomi dan target pendapatan pajak.

Fuad mengatakan, meskipun rasio utang negara terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) di bawah 30% (dari batas maksimal 60%, bila dilihat dari kekuatan likuiditas atau rasionya terhadap APBN, (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yakni, kewajiban pembayaran cicilan utang pokok dan bunganya, maka sudah amat memprihatinkan.Utang negara yang akan jatuh tempo sampai dengan 2019 Rp840 triliun.

Fuad menambahkan, terjadinya defisit keseimbangan primer APBN yang terus menerus menunjukkan, pemerintah tidak semata-mata gali lobang tutup lobang tetapi memang menggali lobang yang lebih besar sebab sebagian utang baru itu di gunakan untuk membayar bunga utang lama.

Sri Mulyani tidak sepantasnya lagi mengulangi "nyanyian" yang sama seperti ketika menjabat menteri keuangan periode Presiden SBY, yaitu Reformasi Administrasi Pajak sebab hal itu sudah terbukti gagal dilakukannya. [ipe]

Komentar

 
x