Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 18 Juli 2018 | 02:33 WIB
 

Sekeranjang Masalah Perekonomian di Era Jokowi

Oleh : Herdi Sahrassad | Sabtu, 23 Juni 2018 | 04:29 WIB
Sekeranjang Masalah Perekonomian di Era Jokowi
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Dewasa ini, perekonomian RI mendapatkan pukulan bertubi-tubi. Didera perlambatan konsumsi, ekonomi RI kembali dihantam liarnya pergerakan dolar AS.

Dan, masalah yang tak kalah mencemaskan adalah defisit neraca perdagangan yang terus melebar.

Gejolak ekonomi RI mulai terasa pada 2017, alhasil, masyarakat terpaksa mengerem tingkat konsumsinya. Kala itu, pemerintah boleh saja menampik bahwa daya beli masyarakat masih oke. Nyatanya, banyak perusahaan ritel yang mengurangi jumlah gerai, bahkan ada yang terpaksa gulung tikar.

Nah, kalau konsumsi mungsret bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi ikut kontet pula. Lantaran, konsumsi memegang kendali hingga 50% terhadap perekonomian nasional.

Ketika konsumsi rumah tangga melambat, implikasinya sangat terasa terhadap kelancaran aktivitas ekonomi dari hilir hingga hulu.

Pelemahan daya beli ini diperkuat catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2017, tingkat konsumsi rumah tangga Indonesia berada di level 4,95%. Angka ini melambat jika dibandingkan dengan 2016 yang tumbuh 5,01%.

Lalu bagaimana kondisi ekonomi RI saat ini, Ekonom sekaligus Direktur Center of Reform on Economics (Core), Muhammad Faisal, menyebutnysa sudah lampu kuning.

Betul, perekonomian nasional saat ini, masih jauh dari suasana ketika krisis moneter (krismon) pada 1998. "Kalau bicara secara makro sebetulnya kalau dikatakan sebagai krisis ini belum. (Tapi) sudah lampu kuning," tutur Faisal.

Belum selesai permasalahan masyarakat yang lebih irit, ekonomi RI kembali dihantam dari sisi nilai tukar. Dolar AS tiba-tiba mengamuk. Bayangkan saja dari awal tahun dolar masih tenang di sekitar Rp 13.500, tiba-tiba menguat hingga posisi Rp 14.200.

Penyebabnya sistemik, sumbunya dari negeri adidaya Paman Sam. Bank Sentral AS The Fed akan menaikan suku bunga. Alhasil banyak dana asing yang keluar dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sementara pengaruhnya ke industri akan menurunkan daya saing.

Sebab, banyak industri dalam negeri, meski yang berorientasi ekspor, masih mengandalkan bahan baku dari impor. Sehingga, biaya produksi bakal membengkak. Tentu saja berimbas kepada tingginya harga yang menggerus daya saing produk Indonesia di level dalam maupun luar negeri.

Hantaman lainnya adalah melebarnya defisit neraca perdagangan. Di mana, BPS mencatat, neraca perdagangan RI pada April 2018, mengalami defisit US$1,63 miliar. Lantaran, nilai ekspor hanya US$14,47 miliar, sementara impornya tembus US$16,09 miliar.

Bank Indonesia (BI), bahkan memrediksi bahwa tahun ini, defisit transaksi berjalan berada di US$23 miliar. Dengan kata lain melebar menjadi 2,3% dari produk domestik bruto (PDB).

Permasalahan defisit perdagangan memang juga terimbas dari pelemahan nilai tukar dan kenaikan harga minyak. Sebab di sisi migas, Indonesia masih sangat besar melakukan impor. Jadi ketika harga minya naik, impor Indonesia membengkak.

Beban utang juga membebani rakyat. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama mengungkapkan, utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan Riza mengatakan, hingga saat ini utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun, jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta.

Dari sisi Pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara utang swasta dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun," ujar Riza.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga akhir Februari 2018, utang pemerintah masih didominasi penerbitan SBN yang mencapai Rp3.257,26 triliun, atau 80,73% dari total utang pemerintah.

Penerbitan SBN sekitar Rp2.359,47 triliun, atau 62,62% itu, diterbitkan dalam denominasi rupiah serta valuta asing (valas), sebesar Rp 897,78 triliun, atau 18,11 persen.

Surat utang yang telah diterbitkan pemerintah saat ini mencapai Rp2.199 triliun. Sebanyak Rp845,34 triliun dikuasai asing.

Berdasarkan data kepemilikan surat utang pemerintah yang dilansir Bank Indonesia, Senin (18/6/2018), total kepemilikan asing di surat berharga negara tersebut mencapai 38,44%. Data tersebut tercatat per awal Mei 2018.

Kepemilikan asing didominasi tenor 5-10 tahun dan di atas 10 tahun. Tahun ini pemerintah menerbitkan surat utang sebesar Rp414,5 triliun dan US$30,9 miliar.

Ekonom senior Kwik Kian Gie, menilai, keadaan utang yang ditanggung negara hingga 2018 relatif beresiko tinggi. Alasan Kwik, jumlah utang yang ditanggung dalam 2 tahun pemerintahan Joko Widodo bertambah fantastis hampir Rp1.000 triliun,

"Utang negara sekarang sudah mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar Rp3.600 triyun (dibulatkan). Ketika Jokowi disumpah sebagai Presiden, utang negara sebesar sekitar Rp2.600 triliun. Dalam waktu 2 tahun dia menambah utang sebesar Rp1.000 triliun, atau sebesar 38,46 %. Ini peningkatan yang luar biasa dalam waktu 2 tahun saja," ungkap Kwik .

Keadaan negara sangatlah berbahaya, Kwik menilai bahwa ini akibat dari negara yang dipaksa melakukan liberalisasi sejauh mungkin. "Ini dilakukan yang tercermin dari perkembangan perundang-undangan kita dalam bidang ekonomi sejak terbitnya UU no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Baca buku karangan saya yang berjudul "Nasib Rakyat Indonesia dalam era Kemerdekaan," ujar Kwik yang mantan Kepala Bappenas di era Presiden Megawati ini.

Pada akhirnya dalam keadaan negara terlilit utang, Kwik mengatakan rakyat Indonesia akan menjadi korban, rakyat akan semakin dipersulit dengan pajak dan sebagainya.

"Sangat benar bahwa rakyat diperas oleh pemerintah sekarang, sebagai contoh melalui pajak. Pembiayaannya utang. Utang ini dibayar dari APBN yang 90 % dari pajak, di sinilah letak pemerasan kepada rakyat dalam memungut pajak yang lebih besar dengan berbagai macam cara dan ancaman-ancaman," kata Kwik.

Tidak hanya itu, Kwik pada 2014 mempertanyakan kebenaran rumor dikuasainya Jokowi oleh 9 taipan (pebisnis bermodal kuat keturunan China (Tiongkok)/memiliki jaringan bisnis di Hongkong/China.

Sementara nasib rakyat Inhdonesia yang mayoritas Muslim, makin hari makin sulit bernafas. Apalagi, kenaikan harga sembako membuat beban hoidup mereka makin berat.

Namun para taipan (konglomerat) itu justru makin kaya dan berkuasa di tengah pukulan ekonomi yang bertubi tubi.

Saya dengar, ungkap Kwik, Gie, kabar-kabar yang sudah meluas bahwa Jokowi dikendalikan 9 taipan, orang- orang kaya yang mengendalikan, dan kabar ini sudah menyebar luas, dan tidak ada yang berani mengatakan. "Biarlah saya yang mengatakan, mengungkapkannya,'' kata Kwik.

Beban utang, merosotnya rupiah dan lesunya ekonomi dalam cekaman Neoliberalisme sudah mencengkeram bangsa Indonesia dengan segala implikasinya.

Benar, bahwa ekonomi RI belum krisis, namun sudah lampu kuning. Dan kondisi ekonomi rakyat terus merosot. Situasi ini harus mendorong Kabinet Kerja bekerja ekstra keras dan cerdas untuk mengatasi kelesuan ekonomi dan merosotnya daya beli.

Kwik mengingatkan, utang negara untuk proyek infrastruktur saat ini sudah masif dan dikhawatirkan kebablasan. Sebaiknya konsentrasi perbaikan ekonomi dan daya beli serta pemenuhan hak-hak dasar rakyat, termasuk kebutuhan pokok, terus diperkuat agar pemerintah tidak dirongrong kegelisahan dan kerisauan rakyat yang berusaha mencari cahaya di ujung terowongan. Tidak mudah bukan? [ipe]


Komentar

x