Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 September 2018 | 11:17 WIB

DPRD Maluku Tagih Divestasi Tambang Pulau Wetar

Jumat, 22 Juni 2018 | 09:19 WIB

Berita Terkait

DPRD Maluku Tagih Divestasi Tambang Pulau Wetar
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Ambon - DPRD Maluku mendorong pemda mendivestasi 20% saham PT Batu Tua yang kini menambang tembaga murni di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Amanah Kepmen ESDM No 9 Tahun 2009 tentang divestasi.

"Kepmen ESDM nomor 09 tahun 2009 tentang tata cara divestasi saham mewajibkan pemerintah daerah melakukan penanaman modal sebesar 20 persen untuk enam tahun pertama agar ada pemasukan bagi pendapatan asli daerah," kata Sekretaris Komisi B DPRD Maluku, Abdullah Marasabessy di Ambon, Kamis (21/6/2018).

Dalam Kepmen ini, kata dia, menyebutkan bahwa divestasi secara bertahap, dimulai 20% pascaperusahaan melakukan produksi hasil tambang.

Selanjutnya pada tahun ketujuh, divestasi dilanjutkan dengan porsi 30% saham. Setahun kemudian naik lagi menjadi 37%. Hingga tahun kesepuluh naik menjadi 51%.

"Misalnya pada tahun keenam, nilai investasi dari pihak perusahaan sebesar Rp5 triliun, maka pemerintah daerah harus melakukan divestasi saham senilai Rp1 triliun," ujar Marasabessy.

Dari besaran nilai divestasi ini, kata Marasabessy, nantinya pemerintah daerah akan mendapatkan PAD bidang mineral sebesar 20% dari hasil penjualan tembaga murni oleh pihak perusahaan yang sudah beroperasi dan memproduksi di Pulau Wetar sejak 2012.

Bila tidak dilakukan penamanan modal maka daerah akan rugi karena tidak ada PAD dari hasil pertambangan tembaga murni di Pulau Wetar, apalagi pemprov juga belum membentuk BUMD khusus di bidang mineral.

"Sikap DPRD kalau kewajiban PT Batu Tua di Wetar belum memberikan divestasi sahamnya sebesar 20 persen dari hasil produksi setelah enam tahun beroperasi maka kami akan konfirmasi Kadis ESDM Maluku untuk bisa mengetahui persis seberapa besar produksi yang dihasilkan di sana," jelas Marasabessy.

Kemudian termasuk kewajiban divestasi saham dari perusahaan sebagai perintah dari Kepmen ESDM nomor 09 tahun 2017.

"Informasi ini baut kami sangat positif sehingga akan dikonfirmasikan langsung ke Kadis ESDM kira-kira gambarannya seperti apa, sehingga DPRD bisa mendapatkan keterangan resmi," katanya.

Intinya komisi B mendukung dan mendorong serta meresponi persolan ini dan akan diakukan rapat dengar pendapat guna meminta klarifikasi Kepala Dinas ESDM Maluku.

Komentar

x